Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta kepada para menteri ekonomi dan semua kepala daerah untuk bisa peduli sekaligus mengamankan rantai distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat karena efektivitas koordinasi harus terus diperbaiki dan ditingkatkan.
"Semua kepala daerah jangan hanya fokus pada penerapan pembatasan sosial atau PSBB saja, tetapi juga peduli dan sensitif terhadap stok kebutuhan pokok masyarakat. Untuk mencegah 'panic buying', kekurangan stok setiap bahan kebutuhan pokok tidak boleh mencapai skala yang ekstrim," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (01/05/2020).
Bamsoet menilai penerapan pembatasan sosial hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak boleh memutus atau merusak rantai distribusi bahan kebutuhan pokok.
Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menerima laporan soal defisit bahan kebutuhan pokok di sejumlah daerah atau provinsi misalnya defisit stok beras terjadi di tujuh provinsi.
"Stok jagung defisit di 11 provinsi, stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok telur ayam defisit di 22 provinsi dan stok gula pasir defisit di 30 provinsi," ujarnya.
Menurutnya, kekurangan stok bahan kebutuhan pokok di beberapa daerah seharusnya bisa dihindari karena ketersediaannya di dalam negeri dilaporkan lebih dari cukup.
Dia pun mencontohkan stok telur ayam melimpah di pasar, begitu juga gula pasir dan ketersediaan jagung bahkan stok beras dilaporkan surplus hingga Juni 2020.
Selain itu, ia juga menilai kalau ada daerah yang mengalami defisit beras, jagung, telur ayam hingga gula pasir, maka masalahnya tentu pada lalu lintas informasi antar-institusi yang tidak efektif.
"Akibatnya, komoditas yang tersedia tidak terdistribusikan ke daerah yang butuh atau daerah defisit," katanya.
Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan ada masalah lain yang perlu diwaspadai yakni kemungkinan terganggunya rantai distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit akibat penerapan pembatasan sosial.
Bamsoet menilai hal tersebut harus segera diatasi oleh para menteri dan kepala daerah untuk mencegah kepanikan di masyarakat.
