Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap siapa nama pengusaha yang ingin pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.
"Bicara mengatasnamakan Pengusaha. Karena itu kita minta daftar nama nama Pengusaha yang minta Pemilu 2024 ditunda. Agar bisa diperiksa Kontribusinya terhadap Pembangunan melalui sejarah Pembayaran Pajaknya," kata Kamrussamad kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).
Dia menyatakan jika selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia, para pelaku diberikan berbagai insentif kebijakan. Mulai dari restrukturisasi pinjaman hingga penjamin kredit modal usaha.
"Dunia Usaha saat Pandemic telah diberikan berbagai insentif kebijakan mulai Restrukturisasi Pinjaman di perbankan selama 4 Tahun sejak Maret 2020- sampai Maret 2023. hingga Penjaminan Kredit modal usaha sesuai PMK 72/2021," beber dia.
Dia menilai fenomena menteri menyiapkan strategi di akhir presiden pada periode kedua adalah fenomena biasa. Hal ini dilakukan agar terselamatkan lagi di pemerintah berikutnya jika rezim berganti.
Lebih lanjut Kamrussamad mengingatkan Kementerian Investasi dan Kepala BPKM adalah produk turunan dari UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
"Mungkin dampak Putusan MK tersebut membuat investor jadi “Wait & see” realisasikan investasinya, maka Menteri Bahlil mencari Perhatian baru dari Presiden Jokowi," tandasnya.
Sebelumnya diketahui Bahlil menyebut jika rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Hal ini tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,"kata Bahlil dalam paparan survei, Minggu (9/1/2022).
