Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku prihatin dan kecewa karena belum banyak daerah yang mencairkan dana bantuan sosial (bansos). Sejatinya menurut dia pemerintah daerah harus segera menuntaskan tugasnya merealisasikan mata anggaran bansos tersebut.
“Masih rendahnya penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat virus corona, terjadi karena belum berjalannya Koordinasi yang baik antar Pemerintah pusat dengan Pemda (Pemerintah Daerah) serta kurang responsifnya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memperbaharui Data penerima bantuan,” kata Guspardi kepada wartawan dikutip Senin (26/7/2021).
Dia menekankan, Pemda seharusnya lebih update mengenai data penerima bantuan sosial ini. Jangan sampai ada miskomunikasi, pemerintah daerah meminta konfirmasi ke pusat untuk data dan pencairan bantuan. Padahal pemerintah pusat sudah mendorong agar bantuan sosial segera dicairkan.
“Pemda harus segera menggelontorkan anggaran untuk meringankan beban rakyat dan tampil menjadi yang terdepan melayani rakyatnya disaat pandemi Covid -19 yang belum terkendali,” tegasnya.
Apalagi, lanjut dia, PPKM Darurat telah menimbulkan masalah ekonomi bagi kelompok yang terdampak dan rentan. Pemerintah Daerah menurut dia mempunyai anggaran yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya.
“Untuk itu, semestinya Pemda mempunyai atensi khusus dengan mengakselirisasi pencarian mata anggaran untuk bantuan sosial baik tunai maupun non tunai segera direalisasikan,” beber dia.
“Sementara akurasi data penerima bantuan juga harus dibenahi. Pemerintah pusat sudah mendorong refocusing APBD untuk covid-19,” tambah Anggota Komisi II DPR RI.
