Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah membubarkan 10 lembaga negara non-kementerian. Hal tersebut diputuskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 112 tahun 2020.
Dalam Perpres itu, lembaga-lembaga yang dibubarkan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi agar mencapai rencana strategis pembangunan nasional.
"Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional perlu membubarkan 10 lembaga nonstruktural," tulis Perpres itu yang dikutip Indozone, Senin (30/11/2020).
Berikut adalah10 lembaga nonstruktural yang dibubarkan oleh Jokowi:
- Dewan Riset Nasional yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2005
- Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2006
- Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2009
- Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang dibentuk dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2014
- Komisi Pengawas Haji Indonesia yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 50 Tahun 2014
- Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2016
- Badan Pertimbangan Telekomunikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 1 Tahun 1996
- Komisi Nasional Lanjut Usia yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 2004
- Badan Olahraga Profesional Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2015
- Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2018.
Artikel Menarik Lainnya:
- Kasus Penghalangan Swab, Menantu Habib Rizieq Dipanggil Polri Hari Ini
- Peningkatan Drastis Covid-19 di Jakarta & Jateng, Presiden Jokowi: Perlu Perhatian Khusus
- Positif Covid-19, Wanita Ini Melahirkan Bayi Berdarah Antibodi
