Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyambut baik penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
"Penyesuain tarif pungutan export yang ditetapkan dalam PMK Nomor 191/2020 itu sangat kami setujui dari Asosiasi GIMNI, karena sejalan dengan konsep pemerintah yang selama ini telah dicanangkan, yaitu Program Hilirisasi," kata Sahat saat berbincang dengan INDOZONE, Kamis (10/12/2020).
Sahat menjelaskan, adanya PMK 191/2020 ini akan membuat Indonesia lebih mengekspor produk sawit yang telah diolah dibanding dengan bahan baku atau bahan dasar seperti Minyak sawit mentah alias Crude Palm Oil (CPO).
"Kesempatan kerja lebih luas bagi masyarakat yang bekerja di Industri Hilir. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah atas keputusan yang sangat strategis tersebut untuk meningkatkan perolehan devisa negara," tutur Sahat.
Menurut Sahat, PMK itu jelas sangat diperlukan untuk menutupi selisih harga biodisel yang saat ini juga sedang digalakan pemerintah.
"Itu bagus, karena itu dana diperlukan untuk menutupi selisih harga biodiesel dengan harga solar. Nah supaya B30 itu berjalan, selisih harganya kan besar, dari mana dapat duitnya? kan enggak boleh dari pemerintah. Ya naikan saja pungutan ekspor, itu kan gak ada masalahnya sedikit berkorbanlah untuk republik ini," paparnya.
Tujuan utama PMK, kata Sahat, itu bagus, apalagi Indonesia ingin meningkatkan pasar domestik caranya sekarang ini dengan biodisel (B30).
"Ya udahlah dipotong dulu dari di situ jadi diminta pengertian dari mereka (pengusaha) bahwa itu adalah situasional karena kondisi bukan karena kemauan pemerintah," pungkas Sahat.
