Sambangi Balai Kota, Orangtua Murid Sindir Anies dengan Karangan Bunga

- Senin, 6 Juli 2020 | 16:29 WIB
Karangan bunga protes PPDB di depan gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020). (INDOZONE/Arya Manggala)
Karangan bunga protes PPDB di depan gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020). (INDOZONE/Arya Manggala)

Sejumlah orangtua murid yang keberatan dengan sistem pendaftaran Penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI tahun ajaran 2020/2021 kembali mendatangi kantor Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Senin (6/7/2020).

Kedatangan orangtua murid tersebut membawa sebanyak empat karangan bunga dengan tulisan satire alias sindiran atas kebijakan PPDB yang dinilainya bermasalah dan tak adil.

"Terima kasih kepada Gubernur dan Disdik DKI, kalian hancurkan kepercayaan anak didik dan psikologis mereka," begitu bunyi tulisan pada salah satu karangan bunga tersebut.

Salah satu orangtua wali murid, Agung yang datang ke Balai Kota mengenakan seragam anak SMA ini mengatakan bahwa anaknya belum juga lolos seleksi PPDB DKI. Menurutnya, keberatan mereka atas aturan ini tak digubris oleh Pemprov DKI. Ia mengatakan sebelum adanya solusi pihaknya bakal terus mendatangani Balai Kota tempat berkantornya Gubernur DKI Anies Baswedan.

-
Karangan bunga protes PPDB di depan gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020). (INDOZONE/Arya Manggala)

 

"Kami sudah berkali-kali melakukan aksi demonstrasi tapi sampai saat ini belum ada tanggapan apapun dari pemerintah terkait. Yang terkait di sini adalah Gubernur Pak Anies Baswedan sampai saat ini pun tidak ada pernyataan sikap tentang PPDB yang kisruh di 2020," kata Agung.

Dalam upaya memberikan solusi atas tingginya minat dan animo yang ingin masuk sekolah negeri, diketahui Disdik DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan baru yaitu seleksi membuka jalur Zonasi Bina RW. Jalur ini nantinya akan menyeleksi calon siswa sesuai dengan RW terdekat lokasi sekolah.

Akan tetapi, Agung menilai bahwa solusi yang diberikan tak mengakomodir seluruh siswa di Jakarta agar bisa mengenyam pendidikan bangku sekolah.

"Untuk bina RW Pemprov DKI punya data tidak? Berapa jumlah RW yang masuk dalam jumlah sekolah tersebut. Jujur saja di RW saya enggak ada SMA atau SMP. Zonasi bina RW enggak bisa meng-cover. Di kelurahan saya enggak ada SMA. Yang ada di tingkatan RW itu ya PAUD TK aja belum tentu. RPTRA sih banyak," ujarnya.

-
Karangan bunga protes PPDB di depan gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020). (INDOZONE/Arya Manggala)

 

Pada hari yang sama, para orangtua murid ini sudah beraudiensi dengan DPRD DKI Jakarta. Salah satunya ke Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, menyatakan mendukung penuh perjuangan para orangtua murid tersebut.

"Dinas Pendidikan janji mau kasih solusi administrasi atau pun keuangan untuk anak-anak yang tidak mampu dan tertolak di PPDB dan terpaksa masuk swasta," kata Zita di ruang kerjanya Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/7/2020)

"Kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ulang saja (PPDB) zonasinya. Kalau afirmasi kan untuk anak tidak mampu sudah oke, nah yang zonasi ini yang bermasalah dan itu 40% diulang aja," ujarnya.

Zita yang juga Wakil Ketua DPRD itu menyampaikan bahwa DKI masih memiliki anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan. Meskipun sejumlah anggaran telah ada yang dialokasikan untuk penanganan virus corona (Covid-19).

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X