Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan dalam lima tahun terakhir pihaknya mendapatkan 28.305 aduan terkait pelanggaran. Di mana terbanyak yang dilaporkan adalah Kepolisian RI.
Hal tersebut diungkapkan Taufan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/4/2021).
"Kalau kita lihat statistiknya yang paling banyak diadukan Kepolisian Republik Indonesia," ujar Taufan.
Dia memaparkan sari 28.305 aduan kemudian ada 9.800 lebih tidak dilanjutkan karena terkendala permasalahan adminiatratif. Setidaknya ada 14.363 aduan yang diteruskan masuk ke dalam pemantauan penyelidikan.
Baca Juga: Kapolri Larang Media Tampilkan Tindakan Polisi Arogan, Mabes: Agar Kinerja Polri Baik
Lebih lanjut Taufan menjelaskan Kepolisian paling banyak mendapatkan aduan karena ada dua jenis aduan pelanggaran HAM terhadap kepolisian.
"Kepolisian baik karena ada kasus yang memang menurut aduan itu dilakukan oleh aparat kepolisian, maupun karena ada pihak lain yang diduga atau dituduh oleh pihak pengadu sebagai pelanggaran hak asasi manusia ke pihak kepolisiannya dianggap tidak proper menangani penegakkan hukumnya. Jadi ada dua tipologinya itu," tutur Taufan.
Selain Kepolisian, ada korporasi, pemerintah daerah, lembaga peradilan, pemerintah pusat dalam hal ini beberapa kementerian-kementerian terkait yang dilaporkan ke Komnas HAM.
Namun menurut Taufan bahwa berdasarkan statistik laporan, Kepolisian Negara RI menjadi yang paling banyak diadukan.
"Tetapi tentu data-data statistik ini menunjukan memang harus ada perhatian yang khusus bagi kepolisian kita. Sehingga kepolisian kita bisa benar-benar menjadi kepercayaan masyarakat di dalam menegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menjaga demokrasi di negeri kita yang kita cintai ini," tukas Taufan.
