PSI Dukung Kebijakan Menkeu Sri Mulyani yang Pangkas Anggaran MPR

- Kamis, 2 Desember 2021 | 21:54 WIB
 Kiri: Politikus PSI Tsamara Amany. (photo/Instagram/@tsamaradki) Kanan: Menteri Keuangan Sri Mulyani (photo/ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Kiri: Politikus PSI Tsamara Amany. (photo/Instagram/@tsamaradki) Kanan: Menteri Keuangan Sri Mulyani (photo/ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, yang memangkas anggaran MPR RI karena dana itu digunakan untuk menanggulangi pandemi serta membantu rakyat miskin.

Menurut politikus PSI, Tsamara Amany, di Jakarta, Kamis (2/12), MPR seharusnya mendukung kebijakan menteri keuangan itu karena kesejahteraan rakyat seharusnya jadi prioritas dalam alokasi anggaran negara.

Jajaran pimpinan MPR sebelumnya mengajukan protes terhadap kebijakan Mulyani yang memotong besaran anggaran saat ada penambahan pimpinan dari empat orang jadi 10 orang.

Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad, pada pekan ini pun meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kerja dan memecat Mulyani.

Muhammad juga menyampaikan pihaknya kecewa karena perempuan menteri itu tidak hadir secara langsung dalam rapat yang diselenggarakan oleh MPR.

Baca juga: Risma Paksa Penyandang Tuli Berbicara Saat Hari Disabilitas Internasional, Ini Alasannya

Dalam kesempatan lain, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, pada minggu ini juga meminta Mulyani menghormati hubungan antarlembaga dengan memenuhi undangan rapat dari MPR.

"Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD," kata Soesatyo dikutip dari ANTARA.

Dalam keterangan tertulisnya, dia menyampaikan MPR mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangai pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Ia lanjut menerangkan pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi, tetapi juga tergerusnya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa.

"Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasatmata yang tidak terdeteksi diagnosa medis," terang dia.

Terkait ketidakhadirannya pada rapat bersama MPR, Mulyani lewat unggahannya di akun Twitter resminya smindrawati pada minggu ini, menjelaskan ia harus menghadiri rapat internal bersama Presiden Joko Widodo dan rapat Banggar DPR.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X