Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) memecat sebanyak 13 anggotanya sepanjang 2021 dikarenakan melanggar Kode Etik Profesi Polri.
"Kami tentunya menyesalkan masih adanya sanksi berat PTDH diberikan kepada anggota Polda Kalsel tahun ini," kata Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto di Banjarmasin, Senin (27/12), seperti dilansir Antara.
Adapun 13 anggota Polri yang harus lepas baju dinas dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) itu paling banyak berdinas di Mapolda Kalsel 4 orang, kemudian Polres Tapin dan Polres Tabalong masing-masing 2 orang dan sisanya 1 orang di Polres Banjar, Polres Tanah Laut, Polres Tanah Bumbu, Polres Kotabaru dan Polres Barito Kuala.
Bentuk pelanggaran yang paling banyak dilakukan yaitu desersi atau meninggalkan tanggung jawab dinas lebih dari 30 hari berturut-turut tanpa izin pimpinan serta tindak pidana narkoba.
Rikwanto menegaskan bahwa hukuman diberikan bagi anggota Polri sebagai komitmen penegakan aturan organisasi.
"Nama baik Polri harus terjaga sebagai sebuah institusi besar, karenanya oknum yang mencoreng Korps Bhayangkara harus diambil tindakan tegas sesuai pelanggarannya," tegas jenderal bintang dua itu.
Sementara itu, bagi anggota yang berprestasi, Polri pun memberikan penghargaan tinggi sebagai wujud apresiasi pimpinan terhadap setiap anggota berkinerja baik dan membawa nama harum Polri di masyarakat.
Tahun ini ada 360 personel Polda Kalsel dan 13 Polres jajaran menerima penghargaan atas prestasi yang telah diraih baik bidang operasional, staf dan pembinaan ataupun prestasi di luar tugas kedinasan.
"Banyak pemuda di luar sana ingin menjadi anggota Polri, jadi bagi yang sudah berhasil masuk di Korps Bhayangkara tunjukkan kinerja terbaik dan hindari pelanggaran sekecil apapun sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kita kepada institusi dan negara," timpal Kapolda.
