Kabinet Pemerintah Bangladesh telah menyetujui hukuman mati bagi pelaku pemerkosa, pada Senin (12/10/2020). Keputusan tersebut diambil di tengah protes nasional akibat maraknya kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual.
Dilansir dari Reuters, Senin (12/10/2020), Kabinet yang diketuai oleh Perdana Menteri Sheikh Hasina, menyetujui proposal untuk menjadikan hukuman mati sebagai hukuman tertinggi untuk pemerkosaan.
"Undang-undang tersebut perlu diubah dengan cepat ... (Kabinet) telah memutuskan peraturan akan diundangkan besok (13/10), dengan persetujuan presiden, karena parlemen tidak mengadakan sidang saat ini," kata Anisul Huq.
Di sisi lain, kelompok hak asasi manusia Ain-o-Salish Kendra, melaporkan terjadi lonjakan kasus kejahatan seksual di Bangladesh dalam beberapa tahun terakhir. Dari laporan antara Januari hingga September, terjadi setidaknya 1.000 kasus pemerkosaan.
Tak hanya itu saja, bahkan lebih dari seperlima di antaranya adalah kasus pemerkosaan kelompok. Maka dari ini, aktivis HAM mengatakan peningkatan jumlah kasus tersebut karena adanya budaya impunitas (terbebas dari hukuman) dan perlindungan tersangka oleh individu berpengaruh untuk alasan politik.
Kemarahan itu semakin melebar ke penjuru Bangladesh setelah video sekelompok pria yang melecehkan dan menyerang seorang wanita di distrik tenggara Noakhali viral. Atas hal itu, pihak dari badan otonom negara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menemukan wanita dalam video tersebut telah diperkosa berulang kali bahkan diteror dengan senjata.
Akibatnya banyak ratusan warga yang sebagian besar pelajar turun ke jalan menyuarakan protes mereka. Mereka membawa poster yang bertuliskan "Hentikan budaya pemerkosaan."
"Tidak ada ampun untuk pemerkosa" teriak pengunjuk rasa yang berkumpul di Ibu Kota Dhaka.
"Setiap hari, surat kabar memuat berita baru tentang kekerasan seksual terhadap perempuan," kata Sahana, seorang mahasiswa, yang bergabung dalam protes tersebut.
