Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 turun drastis di angka 2,97%, jauh dari harapan Pemerintah yang punya ekspektasi diatas 4 %. Penurunan ini sebagai dampak mewabahnya virus corona (Covid-19) yang membuat konsumsi rumah tangga turun menjadi 2,84%, dari nilai normalnya diatas 5%.
Kalangan Pengusaha melihat, pertumbuhan ekonomi yang anjlok ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Pemerintah, mengingat kondisi ke depan Indonesia masih menghadapi wabah virus corona yang belum pasti kapan berakhir.
Moment Idul Fitri 2020 yang merupakan puncak perputaran uang terbesar di Indonesia, seharusnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi kuartal II, tapi jika melihat kondisi dunia usaha saat ini yang sudah banyak tutup.
Banyak karyawan swasta yang tidak menerima THR dan larangan mudik, maka momen Lebaran ini tidak dapat diandalkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal II. Sebab, aliran uang warga kota dari Jabodetabek ke daerah tujuan mudik yang selama ini cukup tinggi, diperkirakan akan turun 80%.
Banyak pekerja yang menjadi korban PHK dan dirumahkan berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat dan akan berpengaruh terhadap daya beli atau konsumsi rumah tangga.
Dan jika Covid-19 ini masih berkepanjangan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat berat dan pemerintah memiliki skenario yang sangat ekstrim turun di angka minus 0,4%.
"Jika ini terjadi maka krisis ekonomi sudah di depan mata dan pemerintah harus memiliki grand desain langkah apa yang harus dilakukan untuk mempercepat aktivitas bisnis bergairah yang akan memicu naiknya konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi," ujar Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Prov DKI Jakarta, Sarman Simanjorang kepada Indozone, Senin (11/5/2020).
Menurut Sarman, di tengah Pemerintah yang sedang fokus menangani corona melalui Gugus Tugas Covid-19, harus ada tim yang sudah merancang grand desain langkah, program dan skenario yang harus dilakukan pasca Covid-19 agar dunia usaha dapat berlari kencang di semua sektor, mulai dari manufaktur, pariwisata, perdagangan, ritel, jasa dan UMKM.
"Untuk itu kita mengusulkan ke Presiden untuk segera membentuk komite percepatan pemulihan perekonomian nasional. Komite ini akan bertugas untuk merumuskan, langkah, strategi, program serta kebijakan yang akan dilakukan setelah Covid ini, sehingga dunia usaha bisa segera berlari kencang," tuturnya.
Adapun komite tersebut, kata Sarman, sebaiknya dipimpin dari unsur dunia usaha dengan para anggota dari asosiasi atau organisasi dunia usaha, dari unsur pemerintah atau instansi terkait dan unsur perguruan tinggi dan pengamat ekonomi.
"Mengapa ketuanya dari unsur pengusaha? karena pengusaha lah yang lebih tahu kondisi di lapangan dan apa saja yang dibutuhkan," sebutnya.
Komite ini sendiri nantinya bertugas untuk merancang, merumuskan langkah strategis yang harus dilakukan pasca Covid-19, sehingga perekonomian Indonesia dapat cepat pulih dan dunia usaha segera berlari kencang. Termasuk dukungan yang dibutuhkan seperti kebijakan, stimulus, relaksasi, permodalan dan lain-lain, sehingga antar Kementerian bisa satu visi, tidak ada yang menonjolkan ego sektoral.
"Jadi komite ini bekerja langsung di bawah koordinasi Presiden, supaya berbagai langkah dan upaya persiapan yang dibutuhkan dapat segera diputuskan oleh Presiden. Jika di bawah koordinasi setingkat Menteri takutnya komite ini berjalan lambat karena dikhawatirkan akan muncul ego sektoral dari masing masing instansi yang membuat kinerja Komite ini lamban," pungkasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
