Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam bentuk penyaluran sejumlah bantuan sosial (Bansos) tambahan kepada masyarakat sebesar Rp 24,17 triliun.
Di mana ada Rp12,4 triliun akan disalurkan berupa bantuan sosial sebesar Rp150 ribu yang dibayarkan 4 kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Lalu, Rp9,6 triliun disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, masing-masing Rp600 ribu.
Kemudian Presiden Jokowi mendorong pemerintah daerah akan menggunakan anggaran 2% dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dalam bentuk subsidi transportasi. Dana Rp2,17 triliun ini disalurkan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, sampai nelayan.
“Saya berharap agar bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga,” kata Jokowi dikutip dari akun twitternya @jokowi, Selasa (30/8/2022).
Mengenai kebijakan tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, bantuan sosial dari pemerintah dapat membantu meringankan beban masyarakat.
Tapi agar bantuan itu tepat sasaran kepada penerima manfaat, sebaiknya pemerintah membenahi data penerima bantuan agar dapat benar-benar meringangkan beban masyarakat yang terdampak kenaikan sejumlah harga.
“Pemerintah harus mengetahui betul validasi datanya, validitas data ini kan selalu menjadi persoalan. Sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan ini datanya dibetulkan dulu betul nggak itu, artinya pemerintah siap tidak menggelontorkan itu, lalu kemudian bisa dijamin diterima oleh penerima manfaat,” urai Trubus.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan BLT Rp150 Ribu atas Pengalihan Subsidi BBM
Menurut Trubus, wilayah Indonesia yang sangat luas mengharuskan pola penyaluran bantuan juga harus diperhatikan, pasalnya berkaca pada evaluasi penyaluran bansos sebelumnya masih terdapat orang yang tidak berhak menerima namun masih masuk sebagai penerima manfaat.
Trubus berharap bahwa BLT ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan turut memilihkan ekonomi nasional pasca Covid-19.
“BLT subsidi ini menurut saya memang khusus semata-mata dalam rangka pemerintah untuk masyarakat bertahan dari kenaikan harga-harga ini mampu dalam daya beli, punya kapasitas daya beli itu sekaligus juga dalam rangka konteks pemulihan ekonomi nasional semata-mata itu. Tapi kalau nanti yang saya khawatirkan ada agenda lain.” Jelasnya.
Tempat terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Sugyanto mengatakan, kebijakan pengalihan subsidi dari BBM ke bantuan sosial sangatlah baik, namun baiknya Pemerintah memisahkan dan tidak mengaitkan dua hal ini karena ada perbedaan.
Karena bantuan sosial benar-benar dinikmati oleh orang-orang tertentu yakni masyarakat miskin, sementara BBM subsidi oleh seluruh masyarakat.
“Pada prinsipnya bagus bantuan sosial itu baik karena tepat sasaran, tapi tidak merata kepada seluruh masyarakat ya, karena hanya orang pilihan (kurang mampu),” kata Sugyanto.
