Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tetap memantau situasi terkini terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di Jabodetabek. Pasalnya, selama ini Pulau Jawa, terutama Jabodetabek merupakan kontributor yang cukup besar terhadap perekonomian nasional.
"Itu bisa direkam dari sisi investasi, bisa dilihat dari sisi konsumsi, namun juga dari sisi ekspor impor. Kalau kita lihat Tanjung Priok adalah salah satu pelabuhan terbesar yang merupakan pintu masuk ekspor impor. Tapi mungkin barangnya tidak selalu dipakai di Jabodetabek," ujar Sri Mulyani dalam video conference hari ini, Jumat (17/4/2020).
Meski demikian, ia memastikan bahwa arus barang logistik selama ini tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan PSBB. Sebab, sesuai instruksi presiden, bahwa kegiatan ekonomi, distribusi barang, tetap harus aman dan tidak terhalang pembatasan sosial.
"Jadi nanti kita akan lihat dari PSBB kan sebetulnya tidak ada halangan terhadap kegiatan dan arus barang, dalam hal ini barang-barang terutama untuk logistik kebutuhan pasokan barang bahan baku dan barang-barang bahan pokok itu akan tetap secure dan ini intruksi presiden sudah sangat jelas kepada seluruh Kepala Daerah, Kapolri, agar keseluruhan arus barang tidak terpengaruh dengan adanya PSBB. Jadi kita akan terus melakukan pemantauan sehingga dampak terhadap perekonomian menjadi lebih kecil," tuturnya.
Namun demikian diakuinya bahwa dengan adanya PSBB, kemudian masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan sosial dan ekonomi, terutama pada yang berinteraksi langsung. Sri Mulyani menyadari, hal ini pasti akan mengurangi sisi konsumsi, termasuk dari sisi kegiatan-kegiatan investasi yang mengalami slowing down karena adanya PSBB.
"Jadi nanti dampaknya kita akan ukur ke depan, sesudah kita melihat statistiknya," pungkasnya.
Sebagai informasi saja, dampak-dampak perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Indonesia sudah mulai tampak. Dimulai dari laporan BPS yang menyebutkan bahwa kegiatan impor Indonesia di Kuartal I 2020 diketahui mengalami kontraksi 3,7%.
Sebanyak 12.703 penerbangan di 15 bandara juga telah dibatalkan sepanjang Januari-Februari, dengan Rin Ian 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan Internasional. Sektor layanan udara juga kehilangan pendapatan Rp207 miliar, di mana dari jumlah itu, sebanyak Rp48 miliar disumbang dari penerbangan dari dan menuju Tiongkok.
