Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan meski pemerintah menganjurkan pada masyarakat untuk tidak mudik, namun ada beberapa alasan pemerintah tidak bisa melarang kegiatan mudik mereka.
Terutama bagi mudik yang alasannya karena ekonomi. Padahal mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dapat meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.
"Ada kelompok pemudik yang tidak bisa begitu saja kita larang-larang karena ada juga yang pulang kampung karena alasan ekonomi. Warga terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkannya pembatasan sosial sehingga penghasilan mereka turun atau bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan," ucapnya kemarin sore, Kamis, (10/4/2020).
Presiden Jokowi mengatakan bahwa pihaknya masih akan mengevaluasi secara detail kondisi yang ada di lapangan. Pemerintah melihat bahwa kegiatan mudik memang dapat menyebabkan meluasnya penyebaran Covid-19 dari Jabodetabek ke daerah-daerah tujuan mudik. Namun, pemerintah juga mengalkulasi akan adanya masyarakat yang terpaksa mudik karena alasan ekonomi.
Untuk itu, sambungnya, sejumlah bantuan sosial khusus wilayah Jabodetabek telah disiapkan agar warga Jabodetabek yang semula berniat untuk mudik karena alasan ekonomi dapat segera mengurungkan niatnya.
"Penyaluran bantuan sosial khususnya di Jabodetabek kita berikan agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik. Kemudian transportasi umum juga akan kita batasi kapasitasnya, yang memakai kendaraan pribadi juga akan kita batasi dengan pembatasan kapasitas angkut mobil dan motor," jelaskan.
Sedangkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan Pegawai BUMN juga anak perusahaanya, Pemerintah telah menetapkan larangan mudik bagi mereka.
"Hari ini sudah kita putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik," tegas Presiden Jokowi.
