Juru Bicara Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Muhammad Rahmad mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi penting dari kader-kader bila terdapat penyalahgunaan aset yang dibeli dari uang partai, namun atas nama pribadi.
“Kami mendapat informasi penting dari kader bahwa banyak aset aset yg dibeli dari uang partai, tetapi kepemilikannya tidak atas nama partai. Sertifikat nya tercatat atas nama perorangan pribadi,” ujar Rahmad dalam keterangannya kepada Indozone, Senin (22/3/2021).
Menurut Rahmad adany temuan tersebut tentu adalah hal yang tidak benar dan berpotensi terjadinya penggelapan aset partai oleh perorangan pribadi. Karenanya ia berujar pendataan tersebut adalah hal penting sambil menunggu keputusan Kemenkumham.
“Pendataan ini menjadi penting karena pembelian aset aset itu berasal dari uang rakyat, uang kader, uang masyarakat. Karena itu, aset tersebut harus tercatat atas nama partai dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan anggota partai dan masyarakat luas,” imbuhnya.
Adapun menurut informasi yang diterimanya salah satu aset partai yang dibeli menggunakan uang sumbangan namun atas nama pribadi adalah kantor DPP Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Proklamasi No.41, Jakarta Pusat.
Kekinian Rahmad berujar pihaknya sedang mendalami informasi tersebut. Jika benar dia menyayangkan lantaran tak memberikan citra baik bagi Partai.
“Diantara aset partai yang dibeli menggunakan uang sumbangan para kader dan masyarakat adalah Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi No 41 Jakarta. Informasi yg kami terima, aset tersebut dibeli saat Pak SBY menjadi Ketua Umum dengan harga 100 milyar lebih,” katanya.
“Namun sertifikat jual belinya tidak tercatat atas nama Partai Demokrat, tapi atas nama perorangan pribadi. Informasi penting ini sedang kami dalami dan teliti tentang kebenarannya. Jika benar, tentu ini cara cara yg tidak baik bagi partai demokrat,” imbuhnya.
Selain itu dia mengungkapkan bahwa aset Partai Demokrat di daerah juga sedang di data. Tujuannya agar tak ada penyalahgunaan uang partai namun asetnya atas nama pribaid.
“Begitu pula aset aset partai di daerah. Jangan sampai aset aset partai berpindah menjadi aset pribadi. Karena itu perlu kami data agar kader dan masyarakat yang menyumbang tidak dirugikan,” tandasnya.
Artikel Menarik Lainnya:
- Jokowi: Vaksin AstraZeneca akan Digunakan di Pesantren Jawa Timur
- Innalillahi, Pengarang dan Feminis Mesir Nawal El Saadawi Meninggal Dunia
- Tegas! Hasto Sebut Sikap Mendag yang Ngotot Impor Beras Telah Mencoreng Muka Presiden
