Publik terus menyoroti banjir yang melanda DKI Jakarta sejak awal 2020 hingga saat ini. Bahkan, banyak pihak yang menyalahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI maupun Gubernur Anies Baswedan.
Terkait kondisi ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Zita Anjani, menilai permasalahan banjir Ibu Kota sangat kompleks. Dia pun mengaku sedih dengan kondisi yang kerap dialami warga Jakarta.
"Mungkin semua orang sudah frustrasi masalah banjir, jadi mainnya salah-salahin. Akan tetapi, sebenarnya banjir itu masalah kita semua," kata Zita ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPRD DKI, Senin (24/2/2020).
Zita menganggap tidak semestinya sejumlah pihak mencari-cari kesalahan. Apalagi, sampai menjadikan Anies sebagai kambing hitam atas peristiwa musiman tersebut.
"Itu yang paling bertanggung jawab tentu para pemangku kebijakan. Namanya juga itu konsekuenasi politik ya," ujar Zita.
Menurut Zita, persoalan banjir tidak hanya tanggung jawab gubernur, melainkan DPRD pun harus mencari solusi. Sebab, dewan punya peran mencarikan solusi banjir dengan berbagai kebijakan.
"Siapa saja? enggak hanya Pak Anies, DPRD juga ikut mengawal. Apalagi kita 60 persen (anggota DPRD) wajah baru kan. Tidak mau juga nanti 2021 (dinilai) tidak pro ke banjir," tambahnya.
Sebelumnya, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI, per Senin (24/2/2020) terdapat 2.393 jiwa dari 682 kepala keluarga (KK) yang terpaksa mengungsi karena terdampak banjir.
Adapun banjir terparah terjadi di Jakarta Utara yang melanda setidaknya 26 RW dan 29 RT dengan jumlah korban terdampak 1.807 jiwa. Lalu Jakarta Timur terdiri dari 9 RW dan 44 RT dengan jumlah korban terdampak 471 jiwa.
BPBD DKI menyebutkan, adapun penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi, luapan Kali Ciliwung, Kali Sunter, dan Kali Mati. BPBD pun melakukan sejumlah langkah dengan evakuasi terhadap warga dan mendirikan tenda-tenda di sejumlah lokasi.
