Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) bantah ruangan mirip penjara di rumahnya merupakan kerangkeng manusia, dia menyebutkannya tempat itu adalah tempat pembinaan.
"Itu bukan kerangkeng manusia, itu tempat pembinaan," kata Terbit usai dimintai keterangan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Gedung KPK RI, Jakarta, seperti yang dikutip indozone dari Antara, Selasa, (8/2/2022).
Bahkan ia juga mengaku tidak mempekerjakan orang-orang di dalam ruangan yang mirip sel penjara itu di perusahaan atau kebun sawit miliknya. Dia juga mengaku, orang-orang tersebut hanya dibina agar memiliki keterampilan.
"Bukan dipekerjakan, hanya untuk memberikan sebagai skill supaya menjadi keterampilan. Dari situ, orang itu bisa memanfaatkan di luar," ucapnya.
Selain itu, dia katakan bahwa ruangan tersebut sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai bupati.
"Sudah, sudah ada," ujarnya.
Saat disinggung soal adanya korban meninggal dunia, dia malah katakan bahwa pihaknya tidak mengelola langsung ruangan itu.
"Laporan itu kita lihat saja nanti atau bagaimana, karena itu bukan pengelolaan kami langsung," katanya.
Sebelumnya Komnas HAM mendapatkan informasi terkait dengan sejarah kerangkeng itu didirikan maupun metode pembinaan yang dilakukan saat memintai keterangan Terbit.
"Kami mendapatkan informasi terkait dengan sejarah kerangkeng yang ada, metode pembinaan yang dilakukan oleh tim yang mengelola kerangkeng itu sehari-hari," kata anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.
Bahkan, Komnas HAM mebeberkan bahwa Terbit mengakui ada korban meninggal dunia di dalam kerangkeng tersebut.
"Termasuk juga mengonfirmasi ada yang meninggal apa tidak dan memang terkonfirmasi ada yang meninggal dalam kerangkeng tersebut, juga bagaimana SOP penanganan kalau ada kekerasan atau korban jiwa. Yang lain bagaimana posisi yang ada sebelum Pak Terbit jadi bupati maupun ketika Pak Terbit jadi bupati sejak 2019. Kira kira itu poin-poin yang kami konfirmasi," kata Beka.
Saat ini Terbit telah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh penyidik KPK di dalam kasus dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2020—2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Sebelumnya, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan KPK terkait dengan rencana permintaan keterangan terhadap Terbit. KPK pun memfasilitasi kegiatan tersebut.
