Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terbuka dan membuka data penerima bantuan sosial (Bansos) yang terdampak pendemi virus corona (Covid-19) di Ibu Kota.
Sebab, William menilai masih ada warga dan aparat kelurahan tidak memiliki akses untuk mengecek daftar penerima bantuan terdampak virus corona.
"Akibatnya, warga sulit untuk mengetahui apakah dirinya menerima bantuan atau tidak. Aparat kelurahan seperti RT dan RW pun susah untuk memeriksa dan memberikan koreksi terhadap daftar penerima bantuan," kata William di Jakarta, Rabu (15/4/2020).
Menurut William, seharusnya Pemprov DKI Jakarta meniru langkah Pemerintah Kota Bekasi yang membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs online, bansoscovid19.bekasikota.go.id. Melalui sistem ini, seluruh warga bisa memasukkan NIK dan melacak sendiri apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak.
"Adanya sistem pendataan yang dapat diakses publik secara terbuka ini sangat penting, terlebih penerima bansos kali ini tidak hanya masyarakat miskin, tapi juga ada pekerja informal dan formal yang di-PHK atau dirumahkan. Sebelumnya kan, mereka enggak terdaftar. Sekarang yang tersedia hanya layanan call center Dinsos yang susah dihubungi. Tidak ada kejelasan soal status bantuan, warga jadi resah," ujarnya.
Dia menjelaskan, warga yang belum mendapatkan bansos memang bisa mendaftarkan diri ke RW setempat, tetapi pendaftaran dilakukan manual yang memiliki akurasi rendah dan rentan diselewengkan.
Selain itu, aparat RT/RW juga sibuk mengurus distribusi bantuan ke rumah warga, sehingga beban kerjanya akan sangat berat kalau harus mengerjakan pendataan manual.
"Harusnya proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara online sehingga dapat dipantau proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos. Semua harus dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa tenang di rumah karena ada kejelasan akan status, dan proses pendataan bansos," tambahnya.
Dikatakannya, saat ini banyak sekali skema bansos Covid-19 yang diberikan ke masyarakat baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Kondisi ini pun membuat kebingungan di masyarakat karena minim informasi siapa yang bisa mendapatkan dan bantuan apa yang mereka dapatkan.
"Karena itu, selain dapat digunakan untuk melacak status, sistem informasi ini nanti juga harus memuat penjelasan tentang berbagai skema bansos yang bisa diperoleh warga. Tujuannya supaya warga mudah dalam mencari informasi bansos dan menentukan skema bansos mana yang bisa diakses berdasarkan persyaratan yang ada," imbuhnya.
"Kalau perlu, sistem ini menghubungkan berbagai link pendaftaran bansos yang terpisah-pisah. Jadi, semacam one stop service and information center terkait bansos," sambungnya.
Politisi PSI ini pun berharap, data online tersebut segera tersedia secara daring agar masyarakat bisa memastikan status bansos mereka sebelum pembagian bansos tahap dua diberikan minggu depan.
Artikel Menarik Lainnya:
