Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) menerbitkan protokol kerja selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta.
Bagi perkantoran yang sudah berkegiatan atau beroperasi kembali harus memenuhi protokol dan pencegahan virus corona (Covid-19) yang telah ditetapkan.
Salinan SK yang diperoleh Indozone, Selasa (16/6/2020), aturan itu termaktub dalam surat keputusan bernomor 1477 Tahun 2020 dan ditandatangani Kepala Disnakertransgi, Andri Yansyah, pada 15 Juni 2020.
"Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Nomor 1363 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran / Tempat Kerja Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif," demikian bunyi bagian menetapkan.
Pada SK ini, terdapat lampiran detail perihal penyesuaian hari kerja, jam kerja, sif kerja, dan sistem kerja yang harus dipatuhi sebagai protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19. Setidaknya ada 23 poin protokol pencegahan dan pengendalian di perkantoran selama masa PSBB transisi, yaitu:
1. Pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 Internal Perusahaan.
2. Pembatasan jumlah pekerja paling banyak 50%.
3. Penyesuaian hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja melalui pengaturan jam kerja dengan jeda minimal 3 (tiga) jam.
4. Melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja
5. Mewajibkan seluruh pekerja dan tamu/ pengunjung menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya.
6. Melakukan disinfeksi di lingkungan kerja secara berkala serta menjaga kebersihan lingkungan kerja.
7. Melakukan pengukuran suhu tubuh (screening).
8. Menyediakan alat sanitasi kebersihan seperti hand sanitizer.
9. Menyediakan sarana dan prasarana untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
