Rencana Pembubaran 14 BUMN Dinilai Bukan Kegagalan Kementerian BUMN

- Rabu, 30 September 2020 | 13:30 WIB
Logo baru Kementerian BUMN (Instagram/@kementerianbumn)
Logo baru Kementerian BUMN (Instagram/@kementerianbumn)

Seorang Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menilai rencana pembubaran 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan berarti sebuah kegagalan dari Kementerian BUMN.

"Pembubaran BUMN bukan berarti sebuah kegagalan Kementerian BUMN, karena memang banyak BUMN yang tidak sehat," kata Achmad Baidowi seperti dilansir ANTARA di Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Namun begitu, sebelum pembubaran dilakukan, Kementerian BUMN diminta Achmad Baidowi harus bisa menjelaskan kepada DPR dan publik tentang kriteria BUMN yang perlu dibubarkan, digabung, atau dilebur.

"Kriteria itu pun harus menjadi acuan dalam menyikapi kondisi semua BUMN yang ada," kata Achmad Baidowi.

Achmad Baidowi mengakui sempat kaget saat mengetahui rencana pembubaran 14 BUMN, walaupun sebenarnya banyak BUMN yang memang tidak sehat dan sudah selayaknya dibubarkan.

"Malah ada yang menyebut seharusnya jumlah yang dibubarkan lebih dari 14 BUMN. Pembubaran BUMN nantinya tetap harus memenuhi tahapan dalam UU 19/2003 tentang BUMN maupun UU 40/2007 tentang Perseroan," katanya.

Achmad Baidowi yang juga Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu juga mengingatkan setelah adanya pembubaran BUMN yang perlu diperhatikan adalah nasib para karyawan.

"BUMN harus bisa menjadi contoh bagaimana memperlakukan karyawan dengan baik. Jika terpaksa harus ada PHK maka seluruh hak karyawan harus bisa dipenuhi sesuai dengan kontrak dan aturan ketenagakerjaan yang berlaku," kata Achmad Baidowi.

Namun, ia mengharapkan, Kementerian BUMN dapat berjuang untuk mengkaryakan para karyawan di unit atau BUMN lainnya yang masih sehat.

Masalah BUMN diyakininya belum akan selesai dalam waktu dekat, oleh karena itu ia berharap Kementerian BUMN dan pemerintah pusat harus mencari format terbaik guna meningkatkan kompetensi perusahaan.

"Semua alternatif perlu dikaji secara konprehenship agar BUMN yang ada bisa profit dan tidak menjadi beban bagi anggaran negara," jelasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Edi Hidayat

Tags

Rekomendasi

Terkini

X