Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Uni Eropa membutuhkan kelapa sawit Indonesia untuk bahan baku membuat biofuel. Berdasarkan data, ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa alami kenaikan hingga 26 persen di tahun 2020.
Moeldoko mengatakan saat ini Uni Eropa menerapkan standar tinggi dan ketat dalam membeli produk dari negara lain, bukan hanya pada kelapa sawit, tapi juga komoditas lain.
"Salah satu standar yang dipakai apakah produk atau komoditas tersebut memberikan dampak pada kerusakan lingkungan atau tidak. Nah, ini yang harus menjadi perhatian semua, termasuk para petani sawit," ujar Moeldoko, Senin (8/11), dikutip dari Antara.
Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket mengatakan bahwa negara-negara Uni Eropa berambisi menjadikan Eropa sebagai benua netral iklim pada tahun 2050, dan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 55 persen pada tahun 2030.
"Ada perubahan aturan-aturan yang diprediksi akan memperketat, atau bahkan melarang masuknya produk yang tidak ramah lingkungan ke Eropa. Oleh karena itu, Indonesia memproduksi komoditas-komoditas yang diekspor ke Eropa dengan lebih berkelanjutan," kata Vincent.
Menanggapi persyaratan tersebut, Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung menyatakan bahwa petani sawit Indonesia sudah mengedepankan keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi, ekologi, maupun sosial.
"Sebanyak 42 persen petani di 22 provinsi di Indonesia harus berkelanjutan dalam mengelola sawit sesuai dengan aturan yang ada pada UU Cipta Kerja," kata Gulat.
Seperti diketahui, Komisi Uni Eropa telah mengancam keberlangsungan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke Eropa melalui regulasi Renewable Energy Directive (RED II) yang dikeluarkan pada tahun 2018.
Kebijakan ini mewajibkan negara-negara Uni Eropa harus menggunakan RED II paling sedikit 32 persen dari total konsumsi energi negaranya. Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga mengesampingkan bahkan mengeluarkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku produksi biofuel.
