Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim telah berkoordinasi terkait kasus Intoleransi aturan jilbab bagi siswi non muslim yang terjadi di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat.
Seperti dilansir dalam video yang diunggah akun Instagram kemdikbud.ri, Nadiem menjelaskan intoleransi di satuan pendidikan tak boleh terjadi lagi.
Kemendikbud telah berkoordinasi dengan pemda untuk segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan mekanisme yang berlaku, atas pelanggaran disiplin bagi pihak yang terlibat, termasuk menerapkan kemungkinan pembebasan jabatan.
"Terkait dengan kejadian di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, saya tekankan bahwa dengan berpedoman peraturan yang berlaku yaitu pasal 55 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bahwa setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orangtua atau wali," kata Nadiem dikutip Indozone, Minggu (24/1/2021).
"Dan pasal 4 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa," kata Nadiem lagi.
Nadiem menegaskan pihak sekolah tidak boleh mengintervensi peserta didik untuk mengikuti pakaian kekhususan agama tertentu.
Apalagi hal itu bertentangan dengan keyakinan yang dianut peserta didik tersebut.
"Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik," katanya.
