KKP Dukung Ikan NTT Ekspor ke Luar Negeri

- Minggu, 30 Agustus 2020 | 15:33 WIB
Ilustrasi ikan. (freepik/bearfotos)
Ilustrasi ikan. (freepik/bearfotos)

Kekayaan ikan laut di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum dimaksimalkan sepenuhnya. Terkait dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya mendorong masyarakat dan perusahaan pengelola usaha ikan di Kupang untuk terus memaksimalkan produksinya.

Factory Manager PT Matsyaraja Arnawa Stambhapura, Breva Rizqi D Nugraha mengatakan dukungan KKP berupa pemberian Health Certificate (HC) dan Sertifikat Persetujuan Muat (SPM) akan semakin memudahkan ekspor ikan dari laut NTT ke berbagai negara partnership.

"KKP bikin industri perikanan bergairah. Dengan banyaknya bantuan kemudahan dalam pengurusan perizinan ekspor, otomatis membuat kami semakin bersemangat dalam berproduksi," kata Breva di Kupang, Minggu (30/8/2020).

Breva menjelaskan, selama ini bila ingin ekspor harus melalui Jakarta, Surabaya, atau Bali. Sehingga ekspor langsung ini bisa menghemat biaya dan lama pengiriman ke negara tujuan.

Mereka berencana pada 10 September 2020 mendatang, mereka akan mengirim satu kontainer ikan beku akan dikirim langsung ke Singapura. Selain negara tersebut, ikan-ikan olahan Breva juga dikirim ke Amerika Serikat dan Australia.

PT AMS merupakan satu-satunya usaha pengolahan ikan di Kupang yang beroperasi sejak awal tahun 2020. Ikan yang diolah rata-rata berjenis demersal, meliputi anggoli, kakap merah, hingga kakap bongkok.

Hasil produksinya berupa ikan utuh dan fillet dalam bentuk segar juga beku. Terhitung sejak April 2020, usaha perikanan ini sudah 10 kali melakukan ekspor dengan nilai mencapai Rp14 miliar.

"Produksi kami di angka 2-3 ton per hari, dan di musim puncak bisa 10 ton per harinya. Permintaan itu sangat tinggi, tinggal bagaimana kita bisa menangkap peluang pasar yang diimbangi dengan dukungan dari pemerintah untuk mempermudah pengiriman," terangnya.

Menteri KKP Edhy Prabowo menjelaskan aksi jemput bola layanan ke pelaku usaha merupakan realisasi dari arahan Presiden Joko Widodo terkait reformasi birokrasi. Langkah ini juga sebagai upaya KKP mendorong produktivitas pelaku usaha.

"Harus ada solusi agar ekonomi masyarakat tumbuh. Saya juga pastikan tidak ada pungutan-pungutan. Dengan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung usaha perikanan di provinsi NTT, kita akan mempercepat dan mempermudah ekspor," ujarnya.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

X