Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyindir Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko soal Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara.
Andi bahkan menyinggung dugaan politik uang pada gelaran KLB tersebut. Hal ini diungkapkan Andi saat menghadiri diskusi virtual bertajuk 'Nanti Kita Cerita Tentang Demokrat Hari Ini' yang diunggah kanal YouTube MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).
"Tiba-tiba sekarang ada elemen kekuasaan yang berada di lingkaran dalam presiden tiba-tiba berusaha mengambil alih partai orang lain dimana dia bukan kadernya sama sekali. Dengan kekuasaan dan uang bekerja sama bersekongkol dengan beberapa mantan kader dan kader-kader yang tidak jelas, lalu kemudian membuat KLB abal-abal," ujar Andi.
Andi kembali membawa nama SBY yang mengaku sedih atas penyelengaraan KLB. Sebab, Moeldoko diketahui pernah beberapa kali mendapat jabatan saat SBY berkuasa.
"Sebenarnya beliau merasa bersalah juga bahwa orang semacam Moeldoko ini dulu zaman Pak SBY sempat diberi jabatan beberapa kali, termasuk sampai Panglima TNI," kata Andi.
Tak puas sampai di situ, Andi juga menganalogikan hal ini dengan peribahasa.
"Cuma ya memang ada orang, kata orang Jawa kacang lupa lanjaran. Ya kira-kira begitulah," kata Andi.
Sebelumnya, Andi menyentil adanya 'begal partai' yang sangat bernafsu untuk berkuasa. Andi juga merasa heran kenapa seorang jenderal tega merebut Partai Demokrat. Dia bahkan membawa-bawa Orde Baru serta mengingatkan sepak terjang mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Andi, SBY tidak pernah melakukan hal semacam itu ketika dulu berkuasa.
"Sedih juga bahwa ada orang-orang yang dengan nafsu kekuasaan yang begitu besar, kemudian menjadi begal politik, begal partai," ujar Andi.
Terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan soal sikap sejumlah mantan presiden saat dihadapkan dengan persoalan partai pada masanya.
Melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Sabtu (6/3/2021), Mahfud mangatakan bahwa risiko dari sikap itu beraneka macam. Mulai dari dicap intervensi hingga memecah belah.
"Jd sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tdk pernah melarang KLB atau Munaslub yg dianggap sempalan krn menghormati independensi parpol. Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tp kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb," tulis Mahfud.
Mahfud mengatakan, polemik Partai Demokrat akan menjadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkum HAM. Jika nantinya keputusan pemerintah dianggap tidak adil, maka pihak yang merasa dirugikan tetap bisa menempuh jalur hukum.
