Eks napi korupsi Emir Moeis dianggap tidak layak menjabat sebagai komisaris BUMN anak PT Pupuk Indonesia, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda. Hal ini pun menjadi sorotan beragam pihak.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, seharusnya Menteri BUMN Erick Thohir mempertimbangkan profesional dan moral.
“Penunjukkan komisaris harus melalui pertimbangan profesional dan moral,” kata Herman kepada wartawan, Jumat (6/8/2021).
Dia pun menyinggung jargon BUMN Akhlak (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Sejatinya jargoam tersebut harusnya dikedepankan dalam mengangkat seorang komisaris.
"Harusnya jargon ini dikedepankan dan dilaksanakan secara konsisten," tuturnya.
Dia berkata PT Pupuk Iskandar Muda bukan perusahan yang untung. Sehingga, jika tidak dikelola secara profesional tidak akan menimbulkan kegaduhan.
"Lagipula PT Pupuk Iskandar Muda bukan perusahaan yang untung, masih beroperasi saja sudah bagus, itu pun ditopang karena adanya subsidi pupuk, oleh karenanya jangan dibebani lagi dengan tambahan komisaris, apalagi kontroversial," ungkap Herman.
"Jika dikelola secara profesional tidak akan menimbulkan kegaduhan, ini kan dikelola secara politis," imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, eks napi korupsi Emir Moeis sebagai komisaris BUMN anak PT Pupuk Indonesia, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda, bikin publik heran.
Pria bernama lengkap Izedrik Emir Moeis itu diangkat jadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda per Februari 2021.
"Sejak tanggal 18 Februari 2021 ditunjuk oleh Pemegang Saham sebagai Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda," dikutip dari laman resmi PT Pupuk Iskandar Muda, Jumat (6/8/2021).
