Sejumlah relaksasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi menjaga perputaran roda ekonomi rupanya menuai kontroversi.
Seperti kita tahu, pemerintah baru saja membuka kembali layanan transportasi publik meski untuk tujuan tertentu. Pemerintah juga berencana bahwa relaksasi PSBB dimulai pada 1 Juni 2020 dan dilakukan secara bertahap pada semua kegiatan ekonomi.
Sementara itu PSBB dibuka pada akhir Juli 2020. Keputusan pemerintah tersebut pun menuai reaksi. Khususnya bagi para epidemiolog yang melihat kalau kebijakan pelonggaran PSBB ini belum tepat waktu.
"PSBB kembali menjalankan roda ekonomi menurut saya belum waktunya," ujar dr. Panji Hadisoemarto, MPH Epidemiolog, Universitas Padjadjaran, dalam konferensi pers daring bersama Laporcovid.org, Senin (11/5/2020).
Dalam pandangannya, setiap penyakit menular itu istimewa. Setiap kasus yang ada bukan hanya kasus biasa, tapi sumber penularan. Kalau masih banyak kasus aktif di luar sana, maka kita masih punya banyak sumber penularan.
"Enggak bisa dengan aman begitu saja membuka ekonomi. Berarti aktivitas sosial bisa kembali normal. Sementara kita saja belum bisa dikatakan aman sampai jumlah kasusnya sangat sedikit," tambahnya.
Sementara itu, untuk mendukung opsi pelonggaran PSBB sudah semestinya pemerintah harus menyajikan data atau kurva kasus penyebaran Covid-19 yang valid. Namun hingga saat ini, belum terlihat kurvanya telah melandai.
"Menurut saya kalau Jakarta hanya ada 10 kasus aktif, itu baru dinyatakan aman. Masih sangat berisiko untuk mengembalikan aktivitas ke level normal. Kalau pun secara bertahap, harus jelas bertahap seperti apa. Bisnis dibuka, harus dibatasi jumlah pengunjung, dibatasi kepadatannya dan lain-lain," pungkasnya.
