Ketua Badan Pembina Organisasi dan Kaderisasi Keanggotaan DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan ke depannya pihaknya akan mengurangi perdebatan dengan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).
“Ke depan kami akan mengurangi perdebatan yang tidak perlu dengan GPK-PD. Karena hanya akan sia-sia belakang,” ujar Herman di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).
Namun, kata Herman, ke depannya Partai Demokrat yang di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih kepada menghadirkan fakta-fakta yang sah dan berkekuatan hukum.
Adapun fakta yang sah dan berkekuatan hukum ini terkait ilegalnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang menghasilkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.
“Lebih baik kami sekarang menghadirkan fakta-fakta yang sah dan berkekuatan hukum tetap,” tuturnya.
Selain itu, Herman menyinggung AD/ART terkait penyelenggaraan KLB. Dimana dalam pasal 83 ayat 1 penyelenggaraan KLB l sejatinya harus dilakukan oleh DPP.
“Karena di dalam ART jelas bahwa pelaksana dari kongres luar biasa atau kongres yanf biasa itu diselenggarakan dewan pimpinan pusat Partai Demokrat,” tandasnya.
