Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga menjadi kontroversial di masyarakat. RUU ini dianggap berlebihan dan mencampuri urusan pribadi.
RUU ini mengatur kewajiban suami dan istri dalam pernikahan. Bahkan, aktivitas seksual BDSM (Bondage Disipline Sado-Masochism) turut diatur dalam RUU ini yang dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dan wajib dilaporkan.
Menanggapi RUU Ketahanan Keluarga ini, seksolog Zoya Amirin mengaku bingung dengan langkah yang diambil pemerintah.
"Yang saya bingung kalau pemerintah sekarang mau mencoba menghindari, bilang kesejahteraan keluarga dengan (aturan) BDSM buat saya salah kaprah. Harusnya pemerintah itu membuat peraturan dan Undang-Undang yang berhubungan dengan KDRT, termasuk pemerkosaan di dalam pernikahan. Buat saya itu lebih penting," kata Zoya saat dihubungi Indozone, Kamis (20/2/2020).
Menurutnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual saat ini lebih penting dibanding dengan draft RUU Ketahanan Keluarga.
Pada kaum BDSM, si sadism atau orang yang merasa terangsang saat melakukan kekerasan pada partner seksnya biasanya memiliki persetujuan dengan si masokism atau orang yang merasa terangsang ketika menerima kekerasan.
Namun si sadism ini berbeda dengan pelaku kekerasan seksual. Karena saat menjalankan aktivitas seksnya, kaum BDSM tidak memaksa.
"Karena rasa terangsang itu nggak bisa disamain. Semua orang yang suka mukul-mukul udah pasti dia sadism? Enggak, tidak sepetri itu. Itu urusan lain lagi, urusan sendiri, jadi nggak bisa disamakan sedemikian rupa," kata Zoya.
Ia menilai, ini adalah hasil ketidakpahaman pemerintah dalam melihat perbedaan kekerasan seksual.
"(Itu) ketidakpahaman pemerintah, kalau mau bikin UU Ketahanan Keluarga itu sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, buat saya itu lebih pelik," pungkas Zoya Amirin.
