Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Bahkan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, ada sebanyak 340.000 pasukan gabungan TNI-Polri yang akan disiagakan.
Pengamat Intelijen dan Militer Susaningtyas Kertopati menjelaskan, jumlah pasukan itu memang sangat diperlukan untuk mengamankan sekitar 1.800 titik di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota. Menurut dia, hal itu sangat dibutuhkan dalam mengawal prosedur tatanan hidup normal baru yang akan diterapkan dalam masyarakat.
"Kita hendaknya tidak mendikotomikan perlu tidaknya peran TNI-Polri dalam penerapan New Normal. Ketertiban masyarakat adalah kunci keberhasilan penanganan Covid 19," ujar perempuan yang akrab disapa Nuning kepada Indozone, Minggu (31/5/2020).
Nuning menjelaskan, hingga kini masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak paham dengan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Bahkan, yang sudah paham tapi malas dan tidak disiplin melaksanakannya.
"Hal inilah menjadi sebuah keniscayaan TNI-Polri dilibatkan untuk menjaga ketertiban umum dan kedisiplinan mandiri anggota masyarakat," tegas dia.
Keterlibatan TNI-Polri, lanjut Nuning, diharapkan juga mengikuti 3 aspek yang dinilai pada indikator kesehatan masyarakat dari Gugus Tugas Covid 19, yakni gambaran epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.
"Wabah Covid-19 merupakan ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter berbeda dengan ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ketiganya kini dikenal sebagai ancaman hybrida dan telah merubah perspektif ancaman di masa mendatang," paparnya.
Menurut dia, apa yang dilakukan TNI ini sebagai salah satu wujud operasi militer selain perang (OMSP) guna penanggulangan bencana. Keterlibatan TNI dalam konteks wabah Covid-19, masuk dalam kategori penanggulangan bencana.
"Senjata biologi dan pertahanan negara anti senjata biologi merupakan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai TNI. Pada masa depan ancaman Nubika harus masuk dalam kewaspadaan kita. Para Prajurit TNI kini dituntut memiliki kemampuan tempur konvensional dan kemampuan tempur kontemporer," urainya.
Sementara Polri, kata Nuning, dibutuhkan dalam penegakkan hukum serta pengawasan aturan pemerintah di lapangan. TNI-Polri juga diharapkan dapat bersinergi memberikan informasi protokol kesehatan kepada masyarakat.
"Baksos TNI-Polri yang membagikan makanan siap santap atau sembako sangat bermanfaat. Contohnya Baksos Universitas Pertahanan Peduli, Baksos beberapa Polda Polres Kodam Koarmada dan lain-lain," pungkasnya.
