Para pengunjuk rasa bersumpah mereka akan terus turun ke jalan tak peduli tindakan represif yang dilakukan negara. Lebih lanjut, pemerintah Thailand telah menekan dekrit darurat pada Kamis (15/10/2020), yang melarang kerumunan besar untuk berkumpul di satu tempat yang sama.
Sehari setelahnya, pemerintah lewat polisi kembali melakukan tindakan represif. Seruan pengunjuk rasa di tanggapi dengan tembakan meriam air atau water cannon.
"Kami mengutuk kekerasan apa pun terhadap rakyat," kata Gerakan Rakyat, dilansir dari laporan laman Arab News, Sabtu (17/10/2020).
Gerakan pro-demokrasi Thailand belakangan ini mengumumkan bahwa pihaknya akan tetap berada di jalan melakukan aksi unjuk rasa agar Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang telah berkuasa sejak 2014 turun dari jabatannya.
Sementara itu, Prayuth diduga telah menolak tuduhan pengunjuk rasa bahwa dirinya merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaannya. Melanggar tabu yang sudah lama ada, para pengunjuk rasa juga menyerukan pembatasan kekuasaan monarki.
Di sisi lain, Istana Negara Thailand tidak mengomentari protes dari para masyarakat, namun raja mengatakan Thailand mengatakan orang-orang butuh yang mencintai negara dan monarki.
Komentar tersebut disiarkan di televisi pemerintah pada Jumat (16/10/2020), ketika polisi bentrok dengan pengunjuk rasa di Bangkok. Adegan meriam air dan pengunjuk rasa yang mendorong balik dengan payung mirip dengan gambar dari demonstrasi anti-pemerintah di Hong Kong, di mana para aktivis Thailand membuat alasan yang sama.
Sementara itu, aktivis Hong Kong Joshua Wong men-tweet foto dirinya memberikan penghormatan tiga jari kepada juru kampanye Thailand dan memegang tagar #StandWithThailand.
“Orang tidak perlu takut dengan pemerintah mereka. Hanya pemerintah yang harus takut pada rakyatnya,” katanya.
