Presiden Jokowi telah meresmikan Bendungan Tukul di Pacitan pada Minggu (14/2/2021) setelah melewati proses pengerjaan selama 6 tahun.
Peresmian Bendungan Tukul mendapat beragam reaksi dari masyarakat. Bendungan tersebut diharapkan bisa membantu perekonomian warga Pacitan. Namun, Denny Siregar memberikan respon berbeda terkait peresmian Bendungan Tukul.
Dia malah mempertanyakan apakah peresmian Bendungan Tukul adalah bagian dari balasan surat yang sempat dikirim Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Jokowi.
Baca juga: Bendungan Tukul di Pacitan yang Diresmikan Jokowi Bisa Mengairi 600 Hektare Sawah
"Pak @jokowi, maaf mau nanya, itu resmiin bendungan di Pacitan bukan bagian dari bales suratnya @AgusYudhoyono kan?" kata Denny Siregar melalui akun Twitter-nya, Minggu (14/2/2021).
Pak @jokowi, maaf mau nanya, itu resmiin bendungan di Pacitan bukan bagian dari bales suratnya @AgusYudhoyono kan ?
— Denny siregar (@Dennysiregar7) February 14, 2021
????????
Cuitan satire Denny Siregar itu pun menuai beragam komentar dari netizen.
"Hari gini masih soal surat...?? cemen banget bang.... yang penting kerja... kerja utk rakyat....ngoten toh pakde," kata @DjohanIsman.
"Yg begini seharusnya, pembangunan itu yg dapat membantu & dinikmati rakyat banyak manfaatnya," kata @fransiskusjurin.
"Hanya bagi yg paham saja , yg gak paham skip ajah," kata @KinandLarasati.
Sebelumnya, AHY sempat mengimkan surat ke Jokowi. Dia memohon penjelasan Presiden Jokowi terkait disebutnya nama Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.
Melalui surat tersebut juga tertanggal 1 Februari 2021 yang lalu, Ketum AHY telah menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Jokowi, sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut-sebut oleh Moeldoko atau pelaku GPK PD lainnya, tidak mengetahui adanya gerakan ini.
Ketum AHY, juga menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik.
Namun, Presiden Jokowi sendiri memilih tidak menjawab alias cuek surat yang telah diberikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
