Politikus Partai Demokrat Benny K Harman meminta penjelasan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal temuan KPK tentang 16,7 juta penerima dana bantuan sosial yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).
Jika tidak, kata Anggota Komisi III DPR RI ini, maka dapat berpotensi menyebabkan skandal besar yang meledak pada awal tahun.
Hal ini disampaikan Benny melalui akun media sosial Twitter @BennyHarmanID, Selasa (19/1/2021).
"Mensos Ibu Risma yth. Mohon jelaskan terbuka informasi beredar luas ttg 16,7 juta penerima Bansos fiktif, tidak ada NIK. Kalo tidak, ini bakal menjadi skandal besar yg meledak awal tahun," tulisnya.
Benny mengingatkan, protes penurunan pemimpin bisa disebabkan karena pusaran korupsi di lingkungan istana.
"Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar istana.Liberte!" sambungnya.
Seperti diketahui, KPK mengungkapkan temuan adanya 16,7 juta penerima bansos tidak memiliki NIK.
Hal ini disampaikan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan beberapa waktu lalu.
"KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK, tapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya karena jadi kami sampaikan dari dulu hapus saja 16 juta individu itu,” katanya.
Mensos Ibu Risma yth. Mohon jelaskan terbuka informasi beredar luas ttg 16,7 juta penerima Bansos fiktif, tidak ada NIK. Kalo tidak, ini bakal menjadi skandal besar yg meledak awal tahun. Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar istana.Liberte!
— Benny K Harman (@BennyHarmanID) January 19, 2021
Artikel Menarik Lainnya:
-
Wijin Blak-blakan Ungkap Perasaannya saat Pertama Tau Video Syur Gisel, Tak Terduga
-
Studi: Remaja Obesitas Rentan Alami Masalah Kesehatan Mental
-
Cara Listyo Sigit Cegah Radikalisme dan Terorisme di Lingkungan Polri: Baca Kitab Kuning
