Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa pemerintah sudah menerima usulan dari sejumlah pihak untuk penerapan lockdown namun PPKM Mikro dinilai yang paling tepat untuk tekan laju kenaikan terpapar COVID-19.
"Pemerintah telah menerima banyak masukan dan tentunya kami menyambut baik setiap masukan baik pribadi, kelompok atau masyarakat, termasuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (23/6) dikutip dari ANTARA.
Pemerintah, menurut Presiden Jokowi, telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, politik di Indonesia dan juga pengalaman dari negara lain.
"Pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung menuju ke akar masalah yaitu komunitas," tutur Presiden.
Terbaru, PPKM Mikro diperpanjang mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021 di 34 provinsi di Indonesia.
"Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi yang kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi juga menilai bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama.
Baca juga: TNI Papua Terima 2 Senpi Rampasan KKB, Identitas Orang yang Menyerahkannya Dirahasiakan
"Yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali," ucap Presiden.
Persoalannya, PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat.
"Untuk itu mari kita semua berdisiplin, disiplin yang kuat untuk menghadapi wabah ini. Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi, setiap orang tidak peduli apa asal-usulnya, status ekonominya, agamanya maupun suku bangsanya, semuanya dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita," ujar Presiden menegaskan.
