Pemerintah, khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) meminta kepala desa membentuk tim relawan untuk menjadi garda terdepan pencegahan dan penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di wilayah desa seluruh Indonesia.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kemdes PDTT, Eko Sri Haryanto, menyebut bahwa protokol Desa Tanggap Covid-19 yang pertama adalah membentuk relawan. Pembentukan relawan dimaksudkan untuk menyatukan pikiran, langkah, serta solidaritas dalam menangani pandemi ini, mengingat ada sekitar 75.000 desa di Indonesia.
"Memang kunci yang pertama, harus membentuk relawan gugus tugas Covid-19 di desa. Mereka yang bekerja, berkoordinasi, melakukan pencegahan sekaligus penanganan," ucapnya di Gedung BNPB Jakarta, Selasa, (31/3/2020).
Menurutnya, relawan Desa Tanggap Covid-19 diketuai oleh kepala desa, dengan wakil dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta anggota dari BPD, ketua RW/RT, tokoh-tokoh masyarakat, hingga pendamping profesional di desa.
"Selain itu juga harus bermitra dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa karena merupakan bagian dari satu kesatuan yang penting untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah," jelasnya.
Eko menjelaskan sejumlah tugas diemban relawan mulai dari membuat papan informasi pencegahan, dan penanganan kasus penyakit infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan tersebut.
"Relawan diharuskan mempunyai pengetahuan mengenai cara antisipasi, gejala-gejala yang muncul, dan cara penularan virus corona," jelasnya.
Selain itu, sambungnya, mereka juga bertugas melakukan pendataan warga yang rentan sakit, terutama dari kelompok marjinal, baik itu orang lanjut usia, orang dengan kondisi tubuh rentan terhadap penyakit, dan balita.
Pendataan dan pemeriksaan warga yang baru kembali dari perantauan, khususnya wilayah yang terdampak Covid-19, juga menjadi tugas relawan.
"Warga perantau yang dimaksud bukan hanya pekerja rantau namun juga pelajar yang melanjutkan pendidikan di luar desa, dengan penanganan awal terhadap mereka berupa karantina mandiri," ujarnya.
