Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengatakan ada potensi atau kemungkinan skema bisnis sektor transportasi bisa dilakukan ketika new normal atau kenormalan baru diterapkan ditengah pandemi virus corona (Covid-19) di Jakarta.
Salah satu idenya ialah jadi perusahaan bus atau PO melayani jasa antar-jemput perkantoran.
"Saya mendukung. Kenapa? Karena mobilitas masyarakat terbatas. Kalau pun new normal ini tidak mengurangi daripada protokol kesehatan," kata Shafruhan di Jakarta, Selasa (2/6/2020).
Menurut Shafruhan, langkah skema bisnis itu bisa dilakukan apabila beberapa angkutan ini dialihkan untuk antar jemput para pekerja di era new normal. Baik ASN, BUMN, atau karyawan swasta dan tentunya lebih bisa terkontrol dari sisi penerapan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
"Karena kita tahu sendiri masih banyak zona merah di Jakarta. Jadi saya mendukung. Kedua, mobilitas masyarakat itu kan juga tetap dibuka pemerintah untuk hal-hal tertentu. Tidak semua dibuka pemerintah," ujarnya.
Dia menjelaskan, terkait ide atau gagasan itu, dirinya akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah sebagai masukan, yang ujungnya membantu unit bisnis ini. Ia meyakini skema bisnis ini bisa dilakukan dan dapat berjalan jika memang ada komunikasi yang baik dilakukan.
"Makanya supaya ini bisa ketemu, harus bertemu dulu pemerintah dan pelaku usaha terutama perusahaan-perusahaan besar, dan angkutan jalan bersama Organda," tambahnya.
"Memungkinkan kok. Kan tinggal berapa jumlahnya, kapasitas berapa, kita bisa siapkan di armada-armada tertentu supaya protokol kesehatan terjamin," sambung dia.
Ia juga memandang, adanya new normal yang digaungkan dan direncanakan pemerintah itu dalam rangka untuk menggairahkan kembali roda ekonomi Tanah Air, yang sempat terpukul karena Covid-19. Guna mewujudkan itu, salah satu faktor atau sendi yang mampu mendukung itu ialah ranah transportasi.
"Iya, new normal itu kan dalam rangka ingin tetap menggerakkan roda perekonomian. Salah satu indikator pendukungnya itu transportasi karena menyangkut mobilitas masyarakat," imbuhnya.
Kendati demikian, ia memastikan bahwa jika ide ini berjalan maka protokol kesehatan terkait Covid-19 harus tetap dijalankan dan diawasi dengan ketat. Termasuk membatasi jumlah penumpang yang diangkut dari jumlah normal kapasitas sebuah angkutan.
"Nah, tapi kan tetap terbatas, kapasitasnya cuma 50 persen, ada jarak aman di halte, dll. Makanya mata rantai tetap protokol kesehatan harus jadi prioritas," tutupnya.
