Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan pemilihan parlemen dan presiden pada hari Jumat (15/1/2021). Hal ini tentunya menjadi pemilu pertama sejak 15 tahun serta menjadi upaya untuk menyembuhkan perpecahan internal yang sudah berlangsung lama.
Melansir Reuters, langkah tersebut secara luas dilihat sebagai tanggapan atas kritik terhadap legitimasi demokrasi lembaga politik Palestina, termasuk kepresidenan Abbas.
Menurut keputusan yang dikeluarkan oleh kantor Abbas, Otoritas Palestina (PA), yang memiliki pemerintahan sendiri secara terbatas di kawasan Tepi Barat yang diduduki Israel. Rencananya, Palestina akan mengadakan pemilihan legislatif pada 22 Mei dan pemungutan suara presiden pada 31 Juli mendatang.
"Presiden menginstruksikan komite pemilihan dan semua aparat negara untuk meluncurkan proses pemilihan demokratis di semua kota di tanah air," kata dekrit itu, mengacu pada Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur.
Baca Juga: Innalillahi, Korban Tewas Longsor Sumedang Bertambah Jadi 25, Ini Identitas Lengkapnya
Faksi Palestina telah memperbarui upaya rekonsiliasi untuk mencoba dan menghadirkan front persatuan sejak Israel mencapai perjanjian diplomatik tahun lalu dengan empat negara Arab.
Kesepakatan itu membuat kecewa warga Palestina dan membuat mereka semakin terisolasi di wilayah yang telah melihat perubahan kesetiaan untuk mencerminkan ketakutan bersama terhadap Iran oleh Israel dan negara-negara Teluk Arab yang dipimpin Sunni.
Hamas, kelompok militan Islam yang merupakan saingan domestik utama Abbas, menyambut baik pengumuman tersebut.
"Kami telah bekerja dalam beberapa bulan terakhir untuk menyelesaikan semua hambatan sehingga kami dapat mencapai hari ini," kata pernyataan Hamas.
Ini menyerukan pemilihan umum yang adil, di mana "para pemilih dapat mengekspresikan keinginan mereka tanpa batasan atau tekanan."
