Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa pemerintah telah menyediakan anggaran senilai Rp22 triliun untuk pengembangan teknologi digital dalam layanan pemerintahan, mulai dari reformasi birokrasi, penyampaian program sosial hingga pendidikan.
"Pemerintah akan menyediakan dana sekitar Rp22 triliun lebih supaya itu (teknologi, red.) nanti sampai pelosok, dan itu bisa digunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial, dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan," kata Ma’ruf Amin, Selasa (7/7/2020).
Wapres Ma'ruf juga mengatakan bahwa pengembangan teknologi digital menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah untuk menunjang perbaikan pelayanan publik.
"Pemerintah terus berusaha untuk memajukan pendidikan dengan penggunaan teknologi yang mutakhir dan mengikuti perkembangan zaman," katanya.
"Jadi, memang pendidikan (digital) harus dimulai untuk melahirkan tenaga kerja yang siap. Ke depan, salah satu upaya dalam reformasi birokrasi adalah layanan digital, birokrasi digital, pemimpin digital, pokoknya semuanya serba digital," tambahnya.
Wapres mengatakan sistem pendidikan berbasis pendidikan digital juga dapat meminimalkan kesenjangan dan menciptakan pemerataan hak untuk mendapatkan akses pendidikan bagi masyarakat.
"Dengan digital mungkin juga bisa menghilangkan kesenjangan. Saya kira ini suatu upaya yang luar biasa dan sebagai suatu terobosan dan dampaknya akan mendorong pendidikan tinggi yang lain juga," ujarnya.
