Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah sebagai social savety net akibat penyebaran wabah virus corona (Covid-19) di Tanah Air, sudah menyentuh sekitar 60% warga.
Menurutnya, cakupan bansos pemerintah kali ini cukup luas, tak hanya Paket Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja, melainkan juga bantuan dalam bentuk program Kartu Prakerja.
"Kalau Rp65 triliun dukungan rumah tangga tadi bisa mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapat bansos, atau sekitar 29,1 juta keluarga, ini mencakup hampir di atas 40% terbawah penduduk Indonesia," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR-RI secara virtual, Kamis (30/4/2020).
"Kalau dengan ekspansi bansos Kartu Prakerja, masyarakat yang dapat bantuan pemerintah capai 60% terbawah atau Lebih dari separuh rakyat kita mungkin tersentuh bansos melalui satu atau lain hal," sambungnya.
Sri Mulyani menjelaskan lebih rinci, sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat PKH adalah 20% dari populasi masyarakat termiskin di Indonesia. Sementara dalam program kartu sembako, ada 20 juta kelompok penerima manfaat.
Kemudian dari bantuan berupa diskon dan subsidi pembayaran tarif listrik untuk pelanggan PLN 450 VA sebanyak 24 juta rumah tangga dan 900 VA untuk 7,2 juta rumah tangga, maka cakupan bansos pemerintah meningkat untuk 40% populasi masyarakat terbawah.
Selain itu, kata Sri Mulyani, pemerintah juga menambahkan penerima Kartu Sembako dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial sebanyak 20 juta penduduk.
"Dengan itu maka cakupan bansos pemerintah meningkat menjadi lebih dari 40% dan bahkan menuju 50%, karena masyarakat terbawah mendapat BLT yang semua disamakan disamakan Presiden nominalnya Rp 600.000," kata Sri Mulyani.
Kemudian, angga tersebut menjadi mendekati 60% karena ditambah pemanfaatan BLT dari dana desa. Belum lagi dari penerima manfaat Program Kartu Prakerja.
"Dan ini memang menimbulkan banyak sekali pembicaraan di medsos mengenai data, sasaran, eksekusi, koordinasi. Presiden terus rapat dengan kepala daerah untuk eksekusi. Banyak dari (program) itu yang baru dieksekusi di awal April. Dan dari minggu pertama dan kedua akan semakin terlihat, semoga semakin membaik dan semakin jelas targetnya," pungkasnya.
