Eks Kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memandang, tudingan Demokrat kepada Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai sosok lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin mengambil alih Partai Demokrat sangatlah tendensius.
“Saya melihat tuduhan ini sangat berani, tendensius dan bisa beresiko hukum. Mudah-mudahan Demokrat telah punya bukti kuat sebelum melontarkan tuduhan ini,” kata Ferdinand kepada Indozone, Selasa (2/2/2021).
Terkait lima nama kader dan mantan kader yang diduga akan mengambil partai Demokrat, Ferdinand menyebut janggal. Apalagi menurut dia lima orang tidak ini punya kapasitas dan kapabilitas untuk menggerakkan sebuah peristiwa yang bisa mengkudeta Agus Harimurti Yudhuyono dari kursi ketua umum.
“Kudeta itu harus melalui sebuah Kongres Luar Biasa, dan KLB itu harus didukung 2/3 pengurus secara nasional. Nah lima orang yang disebut itu saya yakini dan saya tau tak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menggerakkan KLB meski benar didukung oleh Pak Moeldoko,” jelasnya.
“Maka bagi saya, gerakan kelompok ini tak layak dan tak patut ditanggapi oleh Partai, oleh AHY seperti itu, dia malah membesarkan gerakan kecil yang tak patut mendapat tanggapan,” tambahnya.
Ia mengungkapkan salah satu lima orang yang diduga akan mengambil alih partai Demokrat. Salah satunya yakni Subur Sembiring.
“Dulu ketika saya masih aktif disana, saya tahu persis kelompok ini, apalagi Subur Sembiring yang selalu bicara mengatasnamakan diri sebagai deklarator, dulu kelompok ini selalu saya tertawakan dan ledek sebagai gerakan kecil yang tak punya kapasitas apa-apa di partai maupun di publik,” jelasnya.
Baca juga: Rekonstruksi Kasus Bansos Covid-19, Tersangka Foya-foya Rp50 Juta untuk Karaoke
Disamping itu Ferdinand mengungkapkan surat ke presiden Jokowi sejatinya tidak tepat, sebab Jokowi tidak ada urusan dengan peristiwa ini. Bahkan menurut dia surat tersebut seharusnya dikirimkan Demokrat langsung ke Moeldoko.
“Mestinya kalau memang Moeldoko yang dituduh, sebaiknya surati Moeldoko langsung, somasi Moelodoko, bukan malah menyurati presiden dan membawa presiden ke urusan internal partai,” ujar dia.
Lebih jauh dirinya menyarankan agar Moeldoko dapat mengambil langkah hukum jika tidak benar adanya. Namun bila benar terlibat maka harus bertanggungjawab.
“Untuk pak Moeldoko saran saya kalau memang tuduhan ini tak benar, sebaiknya mengambil langkah hukum untuk menjernihkan namanya dan juga membersihkan nama pak Jokowi dari isu ini. Tapi jika ternyata memang benar, sebaiknya Moeldoko menyatakan bertanggung jawab dan tetap membersihkan nama presiden karena tidak terlibat, tidak tahu menahu dan tidak ada urusan dengan isu ini,” tandasnya.
