Sebanyak lima kepala daerah mengusulkan pemberhentian operasional kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Menanggapi hal itu Komunitas KRL Mania justru mengkhawatirkan efek domino jika usulan tersebut dilakukan.
"Yang perlu dikhawatirkan adalah efek domino setelah penyetopan KRL, penumpang KRL yang masih harus bekerja akan berpindah ke bus atau angkutan lain ," ujar Koordinator KRL Mania Nurcahyo di Jakarta mengutip Antara, Jumat (17/4/2020).
Ia mengatakan, Komunitas KRL Mania mayoritas adalah pekerja yang tak dapat libur, pekerja perusahaan yang belum menerapkan kerja dari rumah (work from home), bahkan pekerja dalam sistem shift. Dengan adanya PSBB di Jakarta, mereka harus menyesuaikan pembatasan operasional keberangkatan KRL yang dari pukul 06.00-18.00 WIB.
Menurutnya, jika usulan pemberhentian operasional KRL diterapkan, maka PSBB di wilayah Bodebek tidak dapat terlaksana, karena terjadinya keramaian dan penumpukan penumpang di lokasi angkutan publik lain.
Permasalahan lainnya, sambung dia, pemberhentian operasional KRL juga seharusnya didukung dengan konsistensi PSBB di kawasan Jakarta dengan tegas meliburkan kantor yang tidak masuk dalam pengecualian Peraturan Menteri Kesehatan.
"Intinya, kalau ada penyetopan KRL karena PSBB, kantor yang tidak termasuk pengecualian harus libur semua. KRL disetop, transportasi publik lainnya harus setop juga," tegasnya.
Sebelumnya, lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan kepada PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (PT KCI dan PT KAI) untuk menghentikan sementara operasional Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line selama 14 hari penerapan pembatasan sosial berskala besar di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).
