Pemerintah telah mengambil keputusan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19. Berkaitan dengan keputusan ini, kepala daerah yang di wilayahnya telah terjadi kasus infeksi virus corona baru, bisa mengajukan permohonan PSBB kepada Menteri Kesehatan RI.
Dalam permohonan tersebut, kepala daerah perlu menyertakan data dan dukungan berupa bukti epidemi peningkatan kasus, peta penyebaran kasus menurut waktu, peta transmisi lokal, dan informasi kesiapan daerah mengenai aspek kesiapan ketersediaan seperti kebutuhan dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi, jaring pengaman sosial, serta aspek keamanan.
Sejauh ini, daerah yang telah mengajukan dan disetujui untuk melaksanakan PSBB adalah DKI Jakarta. Beberapa daerah yang sejumlah masyarakatnya telah mengalami infeksi virus corona baru juga mulai mengajukan permohonan PSBB. Lantas bagaimana dengan daerah yang kasus Covid-19 masih sedikit atau bahkan belum ada sama sekali? Haruskah ikut mengajukan permohonan PSBB?
Menurut praktisi kesehatan Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp. U (K), PSBB perlu juga dilakukan oleh daerah-daerah yang angka kasusnya masih sedikit. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Tujuan PSBB adalah untuk memastikan tidak adanya local transmission. Apabila sudah terjadi local transmission, peningkatan infeksi virus corona baru bisa terjadi secara signifikan.
“Kalau saya dari orang kesehatan, sebenarnya inginnya karantina wilayah untuk yang kasusnya sedikit. Tapi ‘kan pemerintah keputusannya PSBB, jadi ikuti saja. PSBB harus dilihat dulu implementasinya, baru dievaluasi. Walaupun dampaknya enggak terlalu besar, saya mengatakan daerah yang kasus Covid-19 masih sedikit justru harus melakukan PSBB,” ujar Prof Akmal dalam telekonferensi Aksi Nyata Masyarakat Sipil di Masa Pandemi, Kamis (9/4/2020).
Dirinya mencontohkan tindakan yang dilakukan oleh Vietnam. Hingga saat ini, walaupun di sana terdapat 251 kasus Covid-19, tetapi angka kematiannya masih 0. Hal ini dikarenakan sejak awal pemerintahnya telah mengambil sejumlah kebijakan untuk mengendalikan penyebaran virus corona baru. Contohnya penghentian penerbangan internasional, pelarangan acara publik dan mengarantina sejumlah wilayah.
“Jadi kalau ada satu provinsi kasusnya baru 15, seperti Jakarta di awal-awal, maka harus segera ambil tindakan. Kalau longgar justru kasusnya bisa semakin banyak. Jadi saya berpendapat, walaupun kasus masih sedikit harus berhati-hati,” tandas Prof Akmal.
