Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta jajarannya untuk mengintegrasikan dan membuka data terkait virus corona (Covid-19) di Tanah Air.
Namun Arfianto menekankan, jangan sampai ada lagi silo mentality (tetutup berbagi informasi) yang pada akhirnya menghambat implementasi keterbukaan data ini.
"Pesan Pak Jokowi jelas, yaitu memerintahkan kepada jajarannya untuk mengimplementasikan keterbukaan data publik dalam penanganan Covid-19. Keterbukaan data ini penting, karena keterbukaan data merupakan bagian penting dalam memperkuat hak warga negara untuk mendapatkan akses informasi. Apalagi ketika kita sedang menghadapi pandemi seperti ini," kata Arfianto di Jakarta, Rabu (15/4/2020).
Menurut Arfianto, setelah adanya instruksi atau perintah Jokowi tersebut, yang kemudian menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana implementasinya. Pasalnya, ketika masih ada yang tidak terbuka atau menghambat itu maka akan sulit mewujudkan keterbukaan informasi tentang Covid-19 seperti yang diminta Kepala Negara.
"Lantas bagaimana implementasinya? Jangan sampai ada satu atau dua lembaga yang tetap menutup-nutupi data. Karena jika silo mentality masih ada di mindset para pemangku kepentingan kita, maka kebijakan yang dibuat akan menemui hambatan untuk diimplementasikan," ungkapnya.
Dia menambahkan, ihwal yang juga perlu digarisbawahi ialah keterbukaan data tidak hanya ketersediaan data secara online, tetapi juga dapat digunakan oleh para penggunanya. Sehingga data dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk penanggulangan Covid-19.
Salah satu contohnya yakni dengan membantu dalam efektivitas dan efisiensi program pengadaan APD, obat yang dibutuhkan, hingga kebutuhan terkait perawatan pasien di RS.
"Keterbukaan data juga dapat meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas, termasuk pengadaan-pengadaan selama penanggulangan pandemi ini, sehingga dapat meminimalisir peluang adanya praktek korupsi," ujarnya.
"Selain itu, keterbukaan data juga membuka ruang partisipasi dengan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat dalam rangka bersama-sama melawan Covid-19 di Indonesia," tambahnya.
Sebelumnya diwartakan, Presiden Jokowi telah meminta pemerintah memberikan data yang terpadu soal pasien positif Covid-19, pasien dalam pengawasan (PDP) hingga setiap hasil tes PCR (Polymerase chain reaction).
