Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui bahwa kasus mafia tanah yang terjadi di Ibu kota turut menghambat proses pembebasan lahan untuk menjalankan normalisasi sungai.
Hal tersebut disampaikan Riza ketika membahas mengenai kasus pembelian lahan yang menyeret nama Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami sendiri terkait penanganan banjir, termasuk yang menjadi lambat terkait pembebasan lahan normalisasi," ucapnya saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2021).
"Karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan sebagainya dan juga mafia-mafia tanah," tambah politisi Partai Gerindra tersebut.
Oleh sebab itu, ia menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengusut kasus mafia tanah.
"Karena memang di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah lahan dan mafia-mafia tanah," tandas Riza Patria.
Seperti diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta merencanakan terdapat 13 sungai yang harus dilakukan normalisasi. Namun, program tersebut nyatanya hingga kini masih tersendat.
Menurut Riza Patria sendiri, banyak permasalahan yang ditemui untuk melakukan normalisasi sungai atau kali, salah satunya adalah terkait pembebasan lahan.
