Belakangan ini beberapa kebutuhan pokok (sembako) terutama minyak goreng mengalami kenaikan harga dan langka di pasaran. Antrian panjang selalu mewarnai di beberapa tempat yang menjual minyak goreng.
Mengenai hal tersebut, Juru Bicara PKS Kurniasih Mufidayati memandang pemerintah sebagai pihak yang memiliki kuasa mengatur tata niaga kebutuhan pokok, gagal mengendalikan harga minyak goreng dan memastikan ketersediaannya di pasaran.
"Ramadan kurang dari satu bulan dan persoalan minyak goreng ini belum selesai. Kita juga kaum ibu merasakan betul perjuangan mereka harus rela antri mengular, di beberapa tempat harus sampai berebutan demi mendapatkan minyak goreng. Hati kita teriris dan miris melihat fakta ini," kata Mufida kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).
Dia menyebut, bukan hanya minyak goreng saja tapi kebutuhan pokok juga mulai naik menjelang Ramadan.
Sebelumnya secara fluktuatif harga-harga seperti tahu tempe, cabai, bawang sudah merangkak naik. Bahkan Ayam dan daging juga naik.
Baca juga: Susah Cari Minyak Goreng? Solusinya Pakai Ini Saja, Dijamin Murah dan Sehat
"Jelang Ramadan jangan ada kenaikan. Pemerintah harus segera menstabilkan harga-harga kebutuhan konsumsi harian keluarga Indonesia," ucap dia.
"Harus diselesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok sejak awal tahun yang belum tuntas ditangani. Bisa dipastikan beban ibu-ibu akan semakin besar. Tolonglah, mak mak sudah berat saat ini, jangan tambah berat lagi beban hidup keluarga," tambah Mufida.
Oleh karena itu Mufida meminta pemerintah lebih konkrit menyisir persoalan pokok dibanding hanya terus mengeluarkan statemen yang justru menunjukkan kelemahan penanganan.
Misalnya Kementerian Perdagangan berkali-kali menyebut faktor stok minyak goreng aman. Masalahnya di distribusi bahkan sampai mengeluarkan statemen banyak warga yang menimbun.
"Hal-hal itu kontraproduktif. Kewajiban negara menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok hidup masyarakat dengan terjangkau dan mudah," tutup dia.
