Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN), Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan ada sejumlah fokus yang menjadi isu pembahasan RUU IKN. Pansus telah membagi fokus tersebut ke dalam beberapa klaster.
“Jadi kita ada beberapa isu, kita udah bagi beberapa klaster,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12/2021).
Doli memaparkan, fokus pertama mengenai pembangunan infrastruktur Ibu Kota Baru. Institusi atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemindahan ini, termasuk di dalamnya.
“Soal pembangunan infrastrukturnya di sana, dimulai kapan, sampai selesai kapan, dan siapa yang bertanggung jawab melakukan itu? Misalnya salah satunya diusulkan pemerintah dengan nama otoritas, tapi kan kita juga melihat untuk penamaan dan pembentukan satu daerah kan ada mekanismenya,” katanya.
Kemudian, lanjut Doli, isu lain adalah mengenai pemerintahan setelah pembangunan selesai, yang akan menjadi pengelola Ibu Kota Baru.
“Apakah harus dilanjutkan oleh masyarakat yang disebut otoritas itu, atau kemudian nanti dibentuk lagi pemerintahan ibu kota yang baru,” katanya.
Ketiga, kata dia, mengenai pembiayaan. Menurutnya, hampir semua fraksi mempertanyakan hal ini, dan berharap pembiayaan tersebut tidak menjadi beban APBN. Adapun keempat, terkait status Daerah Khusus Ibukota (DKI) di Jakarta apabila ibu kota resmi pindah ke Kalimantan Timur.
Politikus Golkar ini memandang perlu adanya perubahan Undang-Undang yang megatur status DKI Jakarta. Termasuk juga aset-aset yang ada di dalamnya.
“Kita juga sudah kasih ini, misalnya pengalihan status, kemudian misalnya apakah itu dilelang, atau dijual segala macam. Itu juga harus menjadi concern kita, mungkin harus diputuskan pemerintah bersama DPR, tidak bisa, apalagi hanya sekadar otoritas. Karena ini barang milik negara, harus rakyat atau negaralah yang paling representasi. Mau diapakan negara ini,” ujarnya.
