Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD melakukan diskusi dengan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua di Gedung Kemenko Polhukam pada Jumat sore (11/6) kemarin. Diskusi itu terkait persoalan-persoalan di Papua dan menyampaikan aspirasi masyarakat Papua.
Untuk diketahui, Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah wadah bagi orang asli Papua untuk menyuarakan persoalan-persoalan di Papua.
"Kami saling menjelaskan dan bertukar pikiran, dan saya menjelaskan kebijakan pemerintah pusat di Papua, di mana mereka memahami bahwa apa yang sudah dan akan dilakukan, semua sesuai dalam koridor Konstitusi dan dengan pendekatan kesejahteraan," ujar Mahfud, dikutip Sabtu (12/6).
Mahfud mengatakan, persoalan di Papua tak bisa diselesaikan dengan senjata. Namun harus melalui dialog demi kesejahteraan.
"Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan," ucapnya.
Ia menambahkan, penegakan hukum kepada kelompok-kelompok bersenjata adalah sebagai bagian untuk memperlancar dialog dengan masyarakat Papua.
Di samping itu, Ketua MRP Timotius Murib menyampaikan maksud mereka bertemu dengan Mahfud MD. MRP ingin mengkomunikasikan berbagai hal di tanah Papua. Hal ini pun menyikapi proses perubahan kedua UU No. 21/2001 yang sedang bergulir di DPR. MRP ingin menyampaikan aspirasi orang asli Papua ke pemerintah pusat.
"Bapak Menko merespon sangat luar biasa aspirasi kami dan diakomodir dengan baik, melalui Dirjen Otonomi Daerah, yang hadir dalam pertemuan, supaya dapat disampaikan ke DPR, untuk jadi bahan pertimbangan, sekaligus masukan dan saran dari rakyat Papua," tandasnya.
