Suntikan Kredit Usaha Rp4 Triliun, Anies Ingin Pelaku UMKM Berkembang

- Kamis, 2 Desember 2021 | 16:58 WIB
Gubernur DKI Jakarta. (Dok. Pemprov DKI)
Gubernur DKI Jakarta. (Dok. Pemprov DKI)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank DKI sebagai mandated lead arrangers (MLA). 

Berkolaborasi dengan 19 bank yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia, Bank Swasta Nasional, dan Lembaga Keuangan Syariah (Badan Pengelola Keuangan Haji), Pemprov DKI menyalurkan pembiayaan sindikasi senilai Rp4 triliun kepada PT Permodalan Nasional Madani. 

“Ini memiliki nilai Rp4 triliun. Bila dibayangkan penerima dari modal ini antara Rp2-5 juta bisa sampai 2 juta unit usaha yang terfasilitasi lewat pembiayaan ini. Jadi, kami bersyukur," ucap Anies di Balai Kota DKI, Kamis (2/12/2021).

"Harapannya dalam situasi pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi ini, mereka yang berskala ultra mikro, mikro dan kecil akan bisa mendapatkan permodalan,” katanya menambahkan.

Menurutnya, pembiayaan sindikasi ini merupakan bentuk dari hadirnya keadilan sosial melalui mekanisme pasar, di mana lembaga keuangan melalui bank-bank tersebut menyuntikkan dana permodalan langsung kepada para pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil, agar dapat berkembang.

Baca juga: Bangkit Usai Pandemi, Ini Cara Maksimalkan Produk UMKM Laris Manis di Dunia Digital

“Mekanisme permodalan ini menjadi unik, karena sindikasi dari begitu banyak bank bekerja bersama, menyalurkan, dan dikoordinasi oleh Bank DKI, lalu sampai itu di rakyat," ujar Anies. 

"Inilah yang namanya menggunakan mekanisme pasar untuk menghadirkan keadilan sosial, yakni memberikan suntikan ke pasar, tapi langsung diberikan kepada yang kecil (pelaku UMKM),” katanya. 

Komitmen untuk mengembangkan para pelaku UMKM juga diungkapkan Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy. Ia menyebut, langkah konkret Bank DKI, selain memberikan bantuan permodalan, juga memberikan pelatihan, serta mendorong agar UMKM di Jakarta masuk ke dalam pasar digital. 

“Indonesia ini UMKM-nya 80 persen, jadi ini yang perlu kita bangun untuk membesarkan UMKM, dan Bank DKI masuk di sana melalui Jakpreneur juga. UMKM butuh pelatihan dan pendampingan, selain itu UMKM juga sedang didorong untuk melakukan digitalisasi produk, dan Bank DKI terlibat di dalamnya,” kata Fidri. 

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu, mengapresiasi langkah Bank DKI yang telah menyatukan sistem pembiayaan secara konvensional maupun yang syariah. 

“Dari Rp4 triliun yang ditandatangani, ada Rp2,2 triliun dari bank konvensional dan Rp1,8 triliun yang dibiayai dari BPKH dan unit syariah. Jadi, Alhamdulillah, Bank DKI telah menyatukan antara kredit dengan prinsip syariah dan konvensional,” katanya.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Gema Trisna Yudha

Tags

Rekomendasi

Terkini

X