Melansir dari ANTARA, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Benteng Aliansi Rakyat (Bentar) Provinsi Banten, Ahmad Yani meminta agar wakil rakyat yang baru dilantik dari hasil pemilu 2019 tidak melakukan tindakan korupsi.
"Para wakil rakyat itu harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan tidak korupsi. Sebab, korupsi merugikan orang banyak juga melawan hukum negara," ungkapnya.
Masyarakat berharap legislatif yang baru dilantik baik itu ditingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk masa jabatan 2019-2024 tidak korupsi. Ini karena tindakan korupsi dapat menyengsarakan orang banyak. Selain itu juga, korupsi bertentangan dengan hukum negara dan hukum agama.
Ketika wakil rakyat melakukan korupsi, maka dapat dipastikan kinerja ke depannya tidak akan optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Ahmad mengatakan bahwa masyarakat ingin wakil rakyat yang dapat memberi kemashlahatan dan kesejahteraan dengan mengoptimalkan fungsinya seperti pembuatan peraturan daerah (perda), pembahasan anggaran juga pengawasan lebih optimal terhadap pemerintah. Karena pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana pembangunan tentu diperlukan pengawasan yang kuat dari wakil rakyat.
"Kami yakin jika mereka bekerja ikhlas disertai kerja keras tanpa dikotori korupsi dipastikan wakil rakyat dapat merealisasikan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, untuk mencegah korupsi wakil rakyat harus banyak menerima sosialisasi dan mengikuti seminar pemberantasan anti korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penegak hukum lainnya.
Selama ini, Ahmad mengapresiasi para wakil rakyat di Provinsi Banten periode 2014-2019 yang tidak ditemukannya tindakan korupsi. Itu artinya, legislatif memiliki komitmen dan integritas tinggi untuk tidak korupsi. Komitmen dan integritas tinggi inilah yang menurutnya harus dipertahankan oleh wakil rakyat, agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum.
"Kami berharap legislatif bekerja optimal untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Ahmad menuturkan seharusnya wakil rakyat lebih optimal dan kritis terhadap pemerintah sebagai pelaksana program pembangunan. Ia menilai selama ini, wakil rakyat di Kabupaten Lebak dinilai belum optimal terutama dalam hal pengawasan.
Karena kinerjanya yang belum optimal, kerapkali anggota dewan Kabupaten Lebak mendapatkan aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat.
