Pemerintah Turkmenistan membuat kebijakan yang dinilai membuat masyarakatnya dalam bahaya. Pasalnya, masyarakat di sana dilarang menyebut virus corona (COVID-19).
Bahkan, pemerintahnya juga melarang media dan jurnal kesehatan untuk membahas virus tersebut. Menurut laporan Radio Azatlyk, Warga di sana juga dilarang pakai masker saat keluar rumah.
Sebuah laporan juga mengungkapkan bahwa orang yang sengaja berdiskusi soal COVID-19 bakal berakhir di penjara.
Kepala Jurnalis Lintas Batas Wilayah Eropa Timur dan Asia Tengah menyatakan, Jeanne Cavelier menyatakan bahwa langkah tersebut terlalu beresiko.
"Penyangkalan informasi ini tak hanya membahayakan warga Turkmenistan. Tapi juga bentuk pemerintahan otoriter Presiden Gurbanguly Berdymukhammedov," kata Cavelier, dilansir dari Daily Mirror.
Cavelier meminta agar komunitas internasional bisa bertindak dan meminta Presiden Berdymukhammedov bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Harriman Institute di Universitas Columbia. Menurutnya, pemerintah Turkmenistan melarang istilah COVID-19 seolah menganggap itu adalah kata "cabul".
