Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi upaya penyelamatan Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Penyelamatan ini penting dalam rangka mendorong pengoptimalan aset negara.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Edi Suryanto mengatakan, para pihak harus memfokuskan pada tiga aspek yang akan dikoordinasikan dalam rangka penyelamatan Danau Toba.
Adapun tiga aspek, yakni pertama, terkait dengan penataan ruang. Karena cukup banyaknya kasus dugaan pelanggaran ruang yang terjadi.
Kedua, terkait dengan pencemaran lingkungan. Hal ini berdampak terhadap pencapaian tujuan Danau Toba yang diprioritaskan untuk pengembangan pariwisata dan perekonomian daerah. Dan yang terakhir, terkait dengan perizinan yang juga berkaitan dengan tata ruang.
Baca juga: IKN Bisa Pindah, Ibu Kota Sumut Pun Diusulkan Pindah ke Kawasan Danau Toba
"KPK terutama melalui pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi dalam rangka mengoptimalkan Danau Toba yang merupakan kekayaan negara, utamanya adalah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah sekitar Danau Toba, khususnya serta Sumatera Utara pada umumnya dalam rangka pencegahan korupsi,” kata Edi Suryanto melalui keterangan tertulis, Senin, (28/11/2022).
Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mempaikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Namun pengelolaannya masih jauh berbeda dengan Bali.
Baca juga: Melihat Tempat Wisata Bukit Sibea-sibea, Salah Satu Spot Terbaik untuk Melihat Danau Toba
Dengan kondisi saat ini, Edy menambahkan, ketika masyarakat berwisata ke Danau Toba, yang banyak dilihat hanya pedagang ilegal. Salah satunya seperti pedagang kaki lima.
"Banyak hal yang harus dibicarakan untuk duduk bersama, kita kolaborasi dan bercerita persoalan real. Kita satukan persepsi dan ambil langkah yang benar," ujar Edy Rahmayadi.
